MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id-Sudah menjadi ritual tahunan di akhir atau awal tahun, lembaga riset, ekonom, analis, hingga perbankan membuat prediksi ekonomi Indonesia ke depan. Bila dirangkum pendapat para ahli tersebut, sebagian berpendapat Indonesia bisa lalui tantangan ke depan sesuai dengan target Pemerintah.
Sebagian pendapat justru tidak sejalan dengan program Pemerintah. Defisit akan tembus tiga persen, pertumbuhan akan menurun dan kemampuan ekonomi semakin terbatas. Lalu bagaimana pendapat atau hasil kajian dari Citigroup?
Defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar melampaui batas legal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) tahun ini, seiring pemerintah meningkatkan belanja untuk program makan gratis nasional serta pembangunan kembali provinsi-provinsi di Pulau Sumatra yang terdampak banjir, menurut Citigroup.
Dalam catatan yang dirilis Senin (12/1), ekonom Citi Helmi Arman menaikkan proyeksi defisit anggaran Indonesia 2026 menjadi 3,5% dari PDB, dari perkiraan awal 2,7%.
Proyeksi dasar Citi mengasumsikan pemerintah akan merevisi Undang-Undang Keuangan Negara untuk melonggarkan batas defisit fiskal 3 persen yang telah lama berlaku, sebelum paruh kedua tahun ini.
Namun, potensi pelanggaran batas tersebut masih bisa dihindari apabila otoritas memilih melakukan pemangkasan belanja secara tajam demi menjaga disiplin fiskal, ujar Arman. Ia juga memperkirakan rasio utang terhadap PDB Indonesia akan meningkat menjadi sekitar 42 persen pada 2029, dari estimasi 39 persen pada 2026.
Proyeksi ini muncul setelah ekonomi terbesar di Asia Tenggara tersebut mencatat defisit anggaran sebesar 2,9% dari PDB pada 2025, yang merupakan yang terlebar dalam setidaknya dua dekade terakhir di luar periode pandemi.
Kondisi itu mencerminkan meningkatnya tekanan terhadap keuangan negara akibat pertumbuhan ekonomi yang melambat dan harga komoditas yang melemah, yang menekan penerimaan, di tengah komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan belanja sosial dan politik.
Citi memperkirakan program makan gratis akan mencapai skala penuh dengan 83 juta penerima manfaat pada awal kuartal II, dengan biaya sekitar Rp300 triliun.
Sementara itu, pembangunan kembali provinsi-provinsi di Sumatra yang terdampak banjir diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp60 triliun dalam jangka waktu yang belum ditentukan.
Kebutuhan tersebut berpotensi menggerus dana kontinjensi pemerintah, yakni cadangan di luar anggaran inti untuk menutup kekurangan penerimaan atau kebutuhan darurat.
Selain itu, transfer ke pemerintah daerah juga berpotensi kembali meningkat seiring upaya Presiden Prabowo mendorong reformasi kebijakan yang menantang tahun ini, tambah Citi.
Di sisi lain, Bank of America (BofA) menyuarakan kekhawatiran terhadap kinerja penerimaan negara yang masih lemah, meski tetap mempertahankan pandangan bahwa defisit anggaran dapat dijaga di bawah 3 persen dari PDB tahun ini.
Target pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara sebesar 14 persen per tahun pada 2026 dinilai cukup ambisius dengan laju saat ini, tulis ekonom BofA Kai Wei Ang dan Rahul Bajoria dalam catatan Jumat lalu.
Penerimaan negara sempat menyusut pada awal 2025, dan hanya lonjakan 16% pada Desember yang kemungkinan menjaga defisit tetap dalam batas legal tahun lalu.
Meski demikian, pemerintah masih memiliki opsi untuk memanfaatkan dana kontinjensi yang cukup besar yang dialokasikan pada 2026 atau menahan laju belanja.
