MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
Marketnews.is Rencana pemerintah untuk memberikan insentif fiskal buat sektor usaha ritel dan pariwisata diusulkan untuk ditunda. Badan Anggaran DPR (Banggar DPR) mengusulkan agar rencana tersebut dialihkan kepada sektor pertanian, perikanan, migas serta industri makanan dan minuman.
Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta agar pemerintah menunda rencana pemberian insentif pajak kepada sektor ritel dan pariwisata, namun insentif pajak seharusnya diberikan kepada sektor pertanian, perikanan, minyak dan gas bumi serta industri makanan dan minuman.
Menurut Ketua Banggar DPR, MH Said Abdullah dalam siaran pers yang dikirim melalui surat elektronik di Jakarta, Senin (10/5), pemerintah seharusnya lebih selektif dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk pemberian insentif perpajakan.
Karena dengan amunisi yang terbatas, kata Said, kebijakan fiskal diharapkan bisa berdampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Saya kira, rencana insentif pajak terhadap ritel dan pariwisata untuk menggaet wisman belum tepat. Industri ritel bahkan sebelum pandemi telah mengalami kontraksi, karena pergeseran perilaku masyarakat yang memilih memanfaatkan e-commerce,” ujar Said.
Lebih lanjut dia menyebutkan, sepanjang masa pandemi Covid-19 belum berakhir, wisatawan mancanegara lebih memilih untuk menunda bepergian, sehingga berbagai iming-iming diskon tidak akan mengundang minat wisatawan.
Said mengungkapkan, guna dapat menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi pada kuartal-kuartal berikutnya, seharusnya pemerintah lebih fokus untuk memberi insentif pajak kepada sektor-sektor yang secara kalkulatif bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja.
Dia mencontohkan, sektor-sektor yang lebih tepat diberikan insentif pajak adalah, sektor pertanian, perikanan, migas serta industri makanan dan minuman. “Selain menopang tenaga kerja besar, sektor-sektor tersebut terbukti mampu bertumbuh walaupun tertatih dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi,” ucap Said.
Terkait upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di 2021, Said menambahkan, pemerintah juga diminta untuk memperluas basis ekspor, agar tidak melulu terkonsentrasi di Asia Timur dan Asia Tenggara. Maka, kata dia, momentum pertumbuhan Amerika Serikat dan sebagian negara di Eropa seharusnya bisa dimanfaat sebagai pasar baru, termasuk Timur Tengah.
“Pada Kuartal I-2021, pertumbuhan ekspor dan jasa mencapai 6,74 persen, sedangkan kontribusi ekspor terhadap PDB hanya sebesar 19,18 persen,” ujarnya.
Said mengatakan, tantangan ekonomi pada tahun depan diperkirakan masih cukup berat, namun sejauh ini arah pertumbuhan ekonomi nasional mulai menggembirakan. Dengan demikian, jelas dia, momentum positif ini harus mampu dijaga, agar pertumbuhan ekonomi di 2021 bisa mencapai 4 persen.
” APBN 2022 akan menjadi jembatan untuk mengembalikan defisit pada angka di bawah 3 persen di APBN 2023,” kata Said sembari menyebutkan bahwa ruang fiskal akan semakin terbatas, lantaran pemerintah tidak bisa lagi memperbesar pembiayaan hingga melebih 3 persen.
Oleh sebab itu, menurut dia, APBN 2022 harus memiliki pijakan yang kuat menuju periode normal pada 2023. “Jadi, momentum diskon pajak selama dua tahun ini harus mampu membuahkan hasil penerimaan perpajakan yang lebih tinggi di 2022 dan seterusnya,” ucapnya.
