Home / Corporate Action / Kementerian PUPR Dapat Pagu Anggaran 2021 Hampir Rp150 Triliun. Sektor Mana Yang Jadi Prioritas

Kementerian PUPR Dapat Pagu Anggaran 2021 Hampir Rp150 Triliun. Sektor Mana Yang Jadi Prioritas

Marketnews.id Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), salah satu Kementerian yang mendapat pagu anggaran besar dibanding Kementrian lainnya. Ada enam program yang akan jadi prioritas guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bidang apa sajakah itu.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh Pagu Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp149,81 triliun pada tahun anggaran 2021. Jumlah tersebut bertambah Rp34,23 triliun dari pagu indikatif  sebesar Rp115,58 triliun.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 diserahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diterima oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Istana Negara, Rabu (25/11/2020).

Presiden Jokowi menyampaikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021, Pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun atau tumbuh 0,4 persen dibanding tahun sebelumnya. 


APBN 2021 difokuskan pada 4 hal yang utamanya terkait dampak Pandemi Covid-19, yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan membangun fondasi reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan lainnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk menjalankan instruksi Presiden tersebut, Kementerian PUPR akan fokus pada enam program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak Pandemi Covid-19.

Keenam fokus program tersebut antara lain peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, dan peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya peningkatan investasi, penguatan jaringan pengaman nasional, dan terakhir peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.


“Kementerian PUPR akan berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa memperhatikan target yang telah ditetapkan, baik di dalam RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, Direktif Presiden, Program Strategis Nasional, termasuk aspirasi anggota DPR RI,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran persnya Rabu (25/11/2020).

Untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur TA 2021, Kementerian PUPR telah melaksanakan lelang dini yang dimulai sejak Oktober 2020. Adapun sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring pada 25 November 2020, pukul 15.58 WIB, total realisasi paket yang telah dilelang sebanyak 1.575 paket senilai Rp 11,16 triliun. Seiring waktu jumlah paket yang dilelang dini akan terus bertambah.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas rencana program Kementerian PUPR tahun 2021, anggaran dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 58,55 triliun, konektivitas sebesar Rp 53,96 triliun, permukiman sebesar Rp 26,56 triliun, dan perumahan sebesar Rp 8,09 triliun.

Kemudian untuk pengembangan sumber daya manusia Rp 563,79 miliar, pembinaan konstruksi Rp 757, 68 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp 273,68 miliar, dukungan manajemen Rp 748,20 miliar, pengawasan Rp 101,74 miliar, dan perencanaan sebesar Rp 206,18 miliar.

Check Also

Manajemen Pun Ragu WSKT Mampu Tunaikan Kewajiban Rp82,1 Triliun

MarketNews.id- PT Waskita Karya Tbk (WSKT) mencatatkan kewajiban sebesar Rp82,107 triliun pada akhir Juni 2024. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *