Marketnews.id Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) salah satu sektor industri yang paling terpukul akibat adanya pendemi Covid-19. Maka tidak heran bila Asosiasi produsen tekstil dan produk tekstil menghimbau agar pemerintah memperhatikan industri ini, lantaran menyerap tenaga kerja yang banyak. Menurut Asosiasi, Industri TPT tidak dapat bersaing dengan produk impor, lantaran biaya masuk bahan baku impor tinggi.
Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Sunarso, menyatakan bahwa industri tekstil dan produk tekstil (TPT) perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak untuk bisa lepas dari tekanan.
Diakui bahwa industri TPT saat ini sedang mengalami berbagai persoalan serius yang berpotensi menghancurkan lini bisnisnya. Padahal sektor ini merupakan sektor padat karya yang menjadi andalan pemerintah untuk mengurangi pengangguran.
Lebih jauh Sunarso mengatakan, beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh pengusaha tekstil adalah menurunnya permintaan dan margin yang tipis karena harga bahan baku yang tinggi. Selain itu banjirnya produk tekstil impor membuat industri dalam negeri kelimpungan. Untuk itu salah satu solusi untuk membantu industri TPT adalah melalui penguatan permintaan lewat konsumsi dalam negeri dan membatasi impor bahan jadi.
“Sebab dengan membatasi impor garmen, maka akan mendorong industri lokal untuk menguasai pasar TPT di dalam negeri. Sekarang itu, yang dibutuhkan dan harus dilakukan, terkait pemulihan ekonomi adalah memperkuat permintaan dalam negeri dengan menjaga konsumsi dalam negeri, karena barang-barang yang sebenarnya menyerap tenaga kerja itu importasinya benar-benar dibatasi. Bila perlu pemerintah belanja seragam untuk ASN dan BUMN ,” jelas Sunarso dalam keterangannya, Rabu (19/8).
Menurut Sunarso, pemerintah saat ini sudah menaruh uang dalam bentuk deposito senilai Rp30 triliun dan ditempatkan di empat bank plat merah. Sebagai gantinya, bank-bank Himbara akan menyalurkan Rp90 triliun dana dalam bentuk subsidi dan kredit. Per 29 Juli 2020, sudah Rp55 triliun yang disalurkan oleh empat bank BUMN kepada para debitur yang mayoritas adalah pelaku UMKM .
Terkait subsidi untuk industri TPT, Sunarso menyebutkan belum ada kebijakan yang secara spesifik untuk sektor tersebut, maka Himbara bersedia membantu asosiasi untuk memperjuangkan nasib mereka.
“Asosiasi harus ngotot agar tekstil masuk dalam skema subsidi dan kredit ini. Sekarang ini belum ada aturan yang secara spesifik mengatur. Karena tekstil ini industri yang banyak menyerap tenaga kerja, maka industri ini jangan sampai tutup,” sambung Sunarso yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.