Marketnews.id. Pemerintah Indonesia terus berusaha keras agar dampak pendemi Covid-19 tidak terlalu dalam dan semakin banyak memakan korban. Pemerintah akan tetap menerapkan kebijakan pelonggaran kuantitatif yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
Pemerintah menegaskan, pandemi corona yang mewabah di Indonesia berpengaruh besar terhadap penerimaa n negara. Hingga periode 31 Mei 2020 pendapatan negara hanya Rp664,3 triliun atau 37,7 persen dari target APBN 2020 sebesar Rp1.760,9 triliun.
Sementara belanja negara mencapai Rp843,9 triliun atau setara 32,3 persen dari target Rp2.613,8 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan dengan jumlah penerimaan dan belanja negara tersebut, maka defisit anggaran negara hingga periode Mei 2020 sebesar 1,1 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). Angka defisit ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang hanya 0,79 persen.
Dijelaskannya salah satu penyebab utama pendapatan negara anjlok karena aktifitas ekonomi dari seluruh segmen terganggu akibat covid-19.
“Kita lihat sampai akhir Mei penerimaan negara alami kontraksi. Seperti yang disampaikan, akan ada ekspektasi terjadi kontraksi penerimaan dibandingkan tahun lalu akibat covid-19,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual terkait APBN Kita, Selasa (16/6).
Lebih lanjut penerimaan negara pada periode tersebut mengalami terkontraksi 9 persen dibandingkan tahun lalu. Adapun pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp526,2 triliun dan PNBP sebesar Rp136,9 triliun. Untuk penerimaan hibah sangat kecil yaitu Rp1,2 triliun.
Dijelaskannya bahwa penerimaan negara yang bersumber dari perpajakan terbagi dalam bentuk pajak murni sebesar Rp444,6 triliun dan dari bea cukai sebesar Rp81,7 triliun.
Sementara itu, untuk realisasi belanja negara terbagi dalam belanja pemerintah pusat sebesar Rp537,3 triliun dan transfer ke daerah serta dana desa mencapai Rp306,6 triliun. Belanja negara ini meningkat 1,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019.
“Pemerintah akan gunakan terus instrumen APBN untuk kurangi tekanan di masyarakat baik di kesehatan, dunia usaha, UMKM dan lainnya. Kita akui bahwa kondisi Mei adalah kondisi turun yang signifikan kegiatan ekonomi kita sehingga ini berdampak pada postur APBN dari sisi penerimaan negara,” pungkasnya.