Marketnews.id Komitmen Pemerintah RI untuk mendukung pengurangan emisi karbon tanpa reserve. Langkah ini merupakan konsekuensi sebagai negara yang paling banyak memiliki tambang batubara yang depositnya pun terbesar di dunia.
Tapi, potensi batubara yang besar tersebut tidak serta membuat Pemerintah RI tidak pro pada pengurangan emisi karbon. Bahkan Pemerintah RI telah menyiapkan roadmap bagaimana industri batubara tidak colaps, tapi justru bertransformasi menjadi perusahaan penghasil energi terbarukan.
Selain itu, Pemerintah siap memberikan dukungan finansial buat perusahaan yang ingin bertransformasi menjadi perusahaan energi terbarukan.
Pemerintah menyatakan siap memobilisasi pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan batubara yang melakukan transisi ke produksi energi terbarukan, sebagai bagian dari komitmen pengurangan emisi karbon.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam dialog CNBC’s Sustainable Future Forum bertajuk Providing Energy, Selasa, 19 Oktober 2021.
Menurutnya, transisi menuju pengembangan energi berkelanjutan memerlukan desain yang kompleks dan baik, agar perubahan dapat terjadi tanpa mematikan perekonomian.
Sri Mulyani menjelaskan, upaya pengurangan emisi karbon bukan hanya membutuhkan kebijakan pemerintah, tetapi juga akses teknologi dan pembiayaan.
Sri memperkirakan bahwa untuk pengurangan 29 persen emisi karbon, pemerintah membutuhkan dana US$365 miliar yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Meskipun begitu, Indonesia masih menghadapi selisih pembiayaan hingga 40 persen untuk memenuhi sasaran, khususnya target pengurangan emisi hingga 41 persen pada 2030.
Oleh karena itu, pemerintah merancang kebijakan melalui komunikasi dengan sektor swasta, salah satunya dengan mendukung langkah transisi dari perusahaan-perusahaan batu bara.
“Itulah mengapa kami mendiskusikan desain mekanisme transisi energi, kami akan memobilisasi pembiayaan misalnya untuk bekas [perusahaan] batubara dalam transisi yang terjangkau. Dan di saat bersamaan agar memiliki dana investasi untuk membuat energi berkelanjutan lebih banyak,” ujar Sri Mulyani pada Selasa.
Dalam komposisinya, menurut Sri Mulyani, Indonesia menyasar 23 persen sumber energi terbarukan dari total kebutuhan nasional. Untuk mencapai target itu, maupun target pengurangan emisi karbon, pemerintah menerbitkan green bond dan blended finance sebagai salah satu sumber pembiayaan.
Pemerintah menyatakan telah berdiskusi dengan industri terkait mekanisme apa yang memungkinkan mereka untuk bertransformasi, termasuk dukungan dana dari pemerintah.
Menurut Sri Mulyani, pada dasarnya perusahaan-perusahaan batu bara siap melakukan transisi ke energi terbarukan asalkan ada projek yang cukup signifikan, sehingga menarik investasi.
“Pada dasarnya ini merupakan transformasi keseluruhan sektor bisnis di Indonesia untuk melihat komitmen perubahan iklim sebagai peluang, alih-alih tantangan,” ujar Sri Mulyani.