Home / Corporate Action / Bahlil : Undang Undang Cipta Kerja Diciptakan Untuk Memutuskan Mata Rantai Birokrasi

Bahlil : Undang Undang Cipta Kerja Diciptakan Untuk Memutuskan Mata Rantai Birokrasi

Marketnews.id Kemudahan investasi salah satu daya tarik yang harus dimiliki oleh sebuah negara agar menjadi daya pikat investor untuk melakukan investasi. Investasi masuk, modal mengalir, lapangan kerja terbuka dan ekonomi tumbuh.

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan bertujuan memutus mata rantai birokrasi dalam pembuatan izin usaha.

“Saya mau katakan bahwa UU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 lalu, tujuannya adalah untuk memangkas mata rantai birokrasi dalam membuat perizinan usaha,” katanya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu.

Hal ini disampaikannya saat memberikan Kuliah Umum di depan 200 mahasiswa Universitas Citra Bangsa (UCB) dengan tema “Tantangan dan Peluang Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Tuntutan Kompetensi Dunia Usaha dan Dunia Industri di Era Revolusi 4.0”.

Bahlil menjelaskan, keberadaan UU Cipta Kerja itu justru memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bisa membuka usaha tanpa harus melewati proses yang panjang dan melelahkan.

“Dulu waktu mau buat izin usaha, jangankan ketemu kepala dinas, ketemu kepala bagian saja susah sekali diputar-putar baru dapat tanda tangan kepala dinas,” tambah dia.

Setelah melewati kepala dinas ujar dia, yang membuat izin usaha beralasan bahwa yang membawa cap surat tidak ada di tempat sehingga harus menunggu lagi, begitu pula yang akan memberikan nomor surat.

“Tetapi sekarang dengan UU Cipta Kerja semua orang berhak untuk menjadi pengusaha dengan mendaftar menjadi pengusaha hanya melalui sistem OSS,” tambah dia.

Ia pun mengajak seluruh mahasiswa di UCB Kupang untuk berani menjadi pengusaha, karena jika kuliah hanya untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau menjadi TNI, Polri jumlah penerimaannya tidak banyak.

Ia menjelaskan dari data yang diperoleh terdapat 16 juta pengangguran, 7 juta eksistensi pengangguran, 2 juta angkatan kerja pertama dan 6 juta PHK karena pandemi.

“Oleh karena itu jalan satu-satunya adalah menjadi pengusaha agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan agar bisa merekrut banyak lulusan-lulusan terbaik,” tambah dia.

Apalagi lanjut dia pemerintah sudah memberikan kemudahan dalam hal izin usaha dalam UU Cipta kerja yang sudah disahkan oleh Presiden Joko Widodo itu.

Check Also

Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) Raih Kenaikan Laba Bersih Di 2021 Jadi Rp 3,03 Triliun

Marketnews.is Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) catat debut pertamanya setelah merger dengan bank syariah milik …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *