Home / Otoritas / Bank Indonesia / Pemerintah Sahkan PP No.7 Tahun 2021 Soal Usaha Bagi Koperasi Dan UKM

Pemerintah Sahkan PP No.7 Tahun 2021 Soal Usaha Bagi Koperasi Dan UKM

Marketnews.id Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 akhirnya disahkan. Aturan ini merupakan turunan dari Undang undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020. PP No. 7 tahun 2021 tentang kemudahan. Perlindungan, dan Pemberdayaan KUMK. Melalui peraturan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian dalam pengembangan usaha guna meningkatkan kapasitas dan daya saing KUMKM.

Pemerintah secara resmi telah mengesahkan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) No 11 tahun 2020 khusus terkait pengaturan usaha bagi Koperasi dan UKM ( KUKM ).

Aturan turunan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan KUKM . Melalui aturan PP ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan pengembangan usaha guna meningkatkan kapasitas dan daya saing KUKM .


Sekretaris Kementerian KUKM , Arif Rahman Hakim, menjelaskan bahwa dengan adanya payung hukum ini maka ruang gerak KUKM untuk meningkatkan skala bisnisnya semakin lebar. Pasalnya dalam aturan itu termuat berbagai kemudahan-kemudahan yang dijamin pemerintah. Beberapa kemudahan yang dapat diperoleh dari PP ini diantaranya kemudahan akses pembiayaan ke lembaga keuangan formal, kemudahan akses pemasaran dan peningkatan kapasitas usaha.


Sebagai contoh, dalam PP ini diatur mengenai pemberian kapasitas tempat usaha dan biaya sewa yang hanya sebesar 30 persen dari harga sewa komersil kepada pelaku UKM. Kemudian alokasi 40 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi KUKM . Lalu dukungan 30 persen alokasi pada infrasturktur publik seperti rest area jalan tol, bandara udara dan stasiun untuk mengembangkan dan mempromosikan usahanya.


“Dalam PP ini juga memberikan kemudahan dalam pendirian koperasi, kemudahan menjalin kemitraan dengan usaha Besar dan kemudahan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB),” kata Arif Rahman Hakim dalam diseminasi PP tersebut secara daring, Rabu (24/3).


Arif berharap implementasi dari PP ini bisa dijalankan dengan baik dengan melibatkan peran dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait lainnya. Setelah adanya PP ini pihaknya akan mulai fokus untuk penyusunan data tunggal terkait keberadaan KUKM secara by name by address. Dengan adanya data tunggal itu nantinya implementasi dari PP tersebut bisa lebih tepat sasaran.


“Setelah PP tersebut diundangkan, kami berkewajiban untuk mensosialisasikan PP tersebut kepada berbagai pihak agar berbagai aturan yang dimuat dapat dimanfaatkan dengan optimal baik oleh semua pihak seperti Kementerian/ Lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten serta dinas yang membidangi Koperasi dan UKM,” pungkas dia.


Sementara itu Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta, menambahkan bahwa keberadaan PP ini sangat krusial dalam rangka memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan KUKM . Dengan adanya regulasi ini dia berharap target-target dalam RPJMN bisa tercapai khususnya yang terkait dengan KUKM .


Dijelaskannya bahwa dalam target jangka menengah pemerintah mematok target agar sektor UKM bisa memberikan kontribusi terhadap PDB di tahun 2024 sebesar 65 persen. Saat ini kontribusi sektor ini terhadap PDB baru sekitar 57,2 persen. Sementara kontribusi koperasi pada PDB saat ini baru sebesar 5,1 persen dan diharapkan bisa tumbuh menjadi 5,5 persen di tahun 2024.


Tidak hanya itu, dengan dasar hukum ini pemerintah juga menargetkan proporsi UKM yang mengakses kredit di lembaga pembiayaan formal dapat tumbuh dari 24,7 persen menjadi 30,8 persen.

Sementara rasio kredit UKM terhadap total kredit perbankan diharapkan juga bisa naik dari saat ini sebesar 19,7 persen menjadi 22 persen di tahun 2024. Selanjutnya proporsi industri mikro kecil yang menjalin kemitraan ditargetkan bisa tumbuh dari 8,1 persen menjadi 30,8 persen.


“Ini penting diformulasikan melalui ini (PP 7 tahun 2021) karena ini ikhtiar kita untuk mendorong KUKM naik kelas. Harapannya di level operasional dan implementasi, PP 7 ini perlu kita dukung. Butuh komitmen bersama yang kuat utamanya dari Pemda, tanpa itu nggak bisa sebab KUKM itu tempatnya di daerah,” kata Arif Budimanta.

Check Also

BI Teken Kerjasama Dengan Otoritas Moneter Singapura Untuk Tangkal Money Laundry Dan Inovasi Pembayaran

Marketnews.id Kerjasama antara Bank Sentral Indonesia (BI) dan Monetery Authority of Singapore (MAS) semakin intens …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *