Marketnews.id Pemerintah telah berusaha membuat terobosan agar pendemi Covid-19 tidak melumpuhkan ekonomi nasional. Beberapa stimulus telah di keluarkan agar dunia usaha dapat bergerak kembali. Dan masyarakat terdampak juga sudah di bantu dengan berbagai bentuk bantuan.
Pemerintah menyatakan akan menambah bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, masyarakat yang terkena dampak negatif dari Covid-19 akan mendapatkan dukungan dari negara melalui APBN, khususnya masyarakat dengan tingkat ekonomi paling bawah yang mengalami dampak negatif luar biasa.
Pemerintah mengalokasikan bantuan hingga Rp203 triliun yang akan dikucurkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) maupun bantuan sembako selama pandemi. Angka itu diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan hidup hingga 20 juta orang masyarakat berpenghasilan rendah.
“Jumlahnya mencapai Rp203 triliun, itu akan cover masyarakat paling bawah 10 juta hingga 20 juta yang mendapatkan BLT maupun sembako. Akan kami expand hingga 29 juta yang mencakup seluruh masyarakat baik di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua,” kata Sri Mulyani dalam Future Financial Festival, Sabtu (25/7/2020).
Sri Mulyani menambahkan, tujuan pemberian BLT tersebut untuk menopang agar masyarakat yang menurun pendapatannya mereka bisa bertahan selama pandemi.
Selain BLT, pemerintah juga menganggarkan dana lebih dari Rp87 triliun untuk program kesehatan. Dari sisi industri keuangan, Sri Mulyani menuturkan pemerintah juga mengambil kebijakan penundaan cicilan, subsidi bunga serta pemberian kredit modal kerja yang risikonya dijamin pemerintah.
Lebih lanjut, Sri Mulyani memaparkan pengendalikan Covid terus dilakukan yang mencakup perluasan testing specimen serta meningkatkan interaksi masyarakat agar tetap melakukan protokol kesehatan, agar tidak memperburuk ancaman Covid
“Kami berharap semua aktif mengkampanyekan protokol kesehatan baru. Agar bisa menyeimbangkan kebutuhan sosial ekonomi secara bertahap, dan dari sisi kesehatan tetap terjaga.”
Selain soal kesehatan, Sri Mulyani Indrawati memperkirakan bahwa kondisi ekonomi akan mengalami kontraksi yang dalam pada penghujung kuartal kedua tahun ini. Namun, perekonomian diharapkan akan pulih pada kuartal ketiga.
Dia menjabarkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia sudah mengalami tekanan pada kuartal pertama 2020, bahkan sebelum pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan secara meluas. Terhentinya sektor pariwisata untuk memutus mata rantai penularan virus corona memberikan dampak besar bagi perekonomian.
Menurut Sri Mulyani, kondisi perekonomian akan mengalami kontraksi lebih dalam pada kuartal kedua pada tahun ini. Kondisinya bahkan bisa menjadi lebih berat dari pertumbuhan ekonomi kuartal pertama yang hanya sebesar 2,97 persen, padahal biasanya berada di atas 5 persen.
“Kalau kuartal kedua estimasi kami di dalam kontraksi adalah antara minus 5,4 persen hingga minus 5,08 persen, di mana estimasi titiknya 4,3 persen,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi perekonomian kuartal kedua melemah begitu seluruh daerah yang terkena Covid-19, terutama zona merah, menerapkan PSBB. Pembatasan aktivitas masyarakat itu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menahan dampak negatif bagi perekonomian sekaligus berupaya memulihkannya.
“Maka kami berhadap kuartal ketiga di mana Juli, Agustus, September ini kita mampu untuk segera bertahap memulihkan ekonomi kembali,” ujar Sri Mulyani.