MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
Marketnews.id Upaya pemerintah untuk menambal defisit yang semakin melebar, diantaranya melalui penjualan Surat Berharga Negara (SBN). Surat utang ini bentuknya bervariasi seperti SBN Valas. SBN Ritel, SBN skema khusus hingga Private Placement.
Pemerintah berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 900,4 triliun di Semester II 2020. Langkah ini ditempuh melalui berbagai cara seperti lelang perdana, penerbitan SBN Valas, SBN Ritel, SBN Skema Khusus hingga private placement.
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengatakan bahwa pada Semester II 2020, pemerintah akan menerbitkan SBN sebesar Rp 900,4 triliun. “Ini menjadi bagian dari strategi pembiayaan APBN 2020 yang defisitnya melebar menjadi 6,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB),” kata Lucky dalam acara Dialogue Kita via online, Jumat (24/7).
Penerbitan SBN pada Semester II tahun ini akan ditembuh melalui berbagai cara. Pertama dengan pembelian SBN ke Bank Indonesia melalui private placement sebesar Rp 397,56 triliun. Selain itu, suplly SBN ke market di Semester II 2020 sebesar Rp 453 triliun, menurut Lucky, masih cukup reasonable.
“Pemerintah akan melakukan lelang SBN di Semester II 2020. Rencananya Rp 35 triliun – Rp 40 triliun setiap 2 minggu sekal,” ujar Lucky.
Selain itu pemerintah akan melalukan penerbitan SBN ritel sebesar Rp 35 triliun – Rp 40 triliun. Pada awal Juli, pemerintah juga telah mengeksekusi penerbitan Samurai Bonds sebesar Rp 13,5 triliun.
Lucky menambahkan, cara lain yang ditempuh pemerintah adalah menerbitkan SBN untuk pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibeli BI di pasar perdana. Sejauh ini, Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Pemerintah dengan BI Tahap I telah disepakati dan dijalankan sejak lelang SBN 21 April 2020.
“Sampai dengan Juni 2020, total pembelian SBN oleh BI mencapai Rp 30,3 triliun,” jelas Lucky.
Sementara untuk SKB Tahap II juga telah ditanda tangani. Implementasi SKB Tahap II ini juga berlangsung secara bertahap sesuai kebutuhan riil pembiayaan.
Pada tahun 2020, pemerintah juga memiliki rencana pinjaman luar negeri untuk proyek dan kegiatan pemerintah sebesar Rp 29,5 triliun. Rencananya pada Semester II ini, rencana tersebut akan ditarik pinjamannya sebesar Rp 24,2 triliun.
Terakhir, pada tahun ini pemerintah juga memiliki rencana penarikan pinjaman program sebesar USD 7,3 miliar. Rencana tersebut akan dieksekusi pada Semester II sebesar USD 5,5 miliar.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia akan mulai menjual obligasi langsung ke Bank Indonesia melalui private placement pada pekan depan. Penjualan tersebut merupakan bagian dari skema pembiayaan defisit fiskal senilai Rp398triliun.
Bank Indonesia telah menjanjikan untuk membeli obligasi dan kemudian mengembalikan semua pembayaran bunga kepada pemerintah. BI dan Kementerian Keuangan telah menyepakati “pembagian beban” untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk meredam dampak ekonomi Covid-19.
