Home / Market & Update / Finansial / OJK : Modal Inti Bank Minimum Rp3 Triliun. Merger Bank Akan Marak?

OJK : Modal Inti Bank Minimum Rp3 Triliun. Merger Bank Akan Marak?

Marketnews.id Bisnis bank memang padat modal, secara berkala dituntut untuk meningkatkan modal. Untuk menghadapi perubahan ekosistem dan tuntutan inovasi yang masih masif tersebut, konsolidasi sektor perbankan telah menjadi keniscayaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang konsolidasi bank umum. Ada dua pokok pengaturan yang perlu digarisbawahi dalam aturan tersebut.

Pokok pengaturan pertama, pemegang saham pengendali (PSP) bank dapat memiliki satu bank atau beberapa bank dengan memenuhi skema konsolidasi bank. Nah, skema konsolidasi yang dimaksudkan OJK antara lain penggabungan, peleburan atau integrasi alias akuisisi dan merger. Lalu, pengambilalihan yang diikuti dengan penggabungan, peleburan dan integrasi. Skema ini juga mencakup pembentukan bank baru milik perbankan.

Sederhananya, aturan baru ini memudahkan sebuah bank untuk mendirikan bank baru dalam rangka pemisahan unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS) atau pembentukan bank baru karena adanya pengambilalihan. Skema kedua, dalam pokok pengaturan POJK ini yakni mengatur peningkatan modal inti minimum bank umum dan alokasi dana usaha kantor cabang alias Capital Equivalency Mainained Assets (CEMA) dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN).

Lebih lanjut, OJK dalam keterangan resminya menjelaskan poin penting dalam POJK konsolidasi perbankan. Menurut OJK, bank yang memiliki anak usaha perbankan dengan skala kecil tidak perlu untuk dilakukan merger sebab dinilai tidak akan meningkatkan skala usaha induk perbankan secara signifikan.

Sebagai contoh, rencana penggabungan antara bank yang memiliki total aset Rp 100 triliun dengan bank yang memiliki total aset Rp 200 miliar. “Apabila kedua bank tersebut melakukan penggabungan maka skala usaha bank setelah dilakukan penggabungan tidak akan meningkat secara signifikan,” terang OJK, Selasa (24/3).

Oleh karena itu, bank dapat memilih membentuk anak usaha perbankan (dengan menjalankan strategi khusus terhadap bank-bank yang dimiliki) dimana bank dengan total aset terbesar menjadi Perusahaan Induk, atau melakukan penggabungan dalam hal bank tetap memilih untuk melakukan penggabungan.

OJK selaku regulator perbankan juga memberlakukan aturan baru dalam rangka pemenuhan modal inti minimum dan CEMA yakni minimum sebesar Rp 3 triliun. Perlu digarisbawahi juga, POJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal minimumm saat ini telah mengatur bahwa CEMA minimum ditetapkan sebesar 8% untuk KCBLN pada setiap bulan dan minimal Rp 1 triliun.

Dengan demikian, dalam POJK yang baru ini pengaturan CEMA minimum ditetapkan menjadi minimal Rp 3 triliun yang wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Nah, bagi bank yang belum memenuhi aturan ini, OJK mewajibkan seluruh bank untuk menyusun rencana terkait hal tersebut, selambat-lambatnya Juni 2020.

Adapun, pemenuhan modal inti minimum tersebut bisa dilakukan ke dalam tiga tahap. Pertama, minimal Rp 1 triliun pada akhir 2020, lalu Rp 2 triliun pada 31 Desember 2021 dan terakhir Rp 3 triliun di penghujung tahun 2022. Namun, khusus untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) tenggat waktunya lebih longgar yakni hingga 31 Desember 2024.

Sementara untuk bank selain perusahaan induk semisal anak usaha perbankan syariah (bank umum syariah/BUS) wajib memenuhi modal inti minimum Rp 1 triliun. Seluruh aturan tersebut berlaku sejak diundangkan pada 17 Maret 2020. 

Check Also

OJK Minta Perbankan Percepat Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Marketnews.id Perlahan tapi pasti, kinerja perbankan nasional sejak hadirnya pendemi Covid-19 dua tahun lalu berangsur …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *