MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id-Target defisit fiskal 2,4 persen dari PDB pada 2027, menunjukkan Pemerintah berupaya menjaga defisit di batas legal 3 persen. Risikonya, pelebaran defisit tetap ada karena target 2027 menggunakan Asumi pertumbuhan ekonomi 6 persen dan nilai tukar Rp17.500 yang dinilai cukup optimistik.
Selain itu, Fitch menilai Kuasi fiskal lewat Danantara jadi salah satu ketidakpastian utama yang dapat meningkatkan risiko kewajiban kontinjensi pemerintah dan mengurangi transparansi fiskal.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 Indonesia menunjukkan kesinambungan kebijakan fiskal sekaligus mengurangi risiko peningkatan belanja pemerintah dalam jangka pendek.
Presiden Prabowo Subianto mengusulkan target defisit fiskal sebesar 2,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2027, demikian penilaian Fitch Ratings dalam riset yang dirilis Jumat 21 Agustus 2026.
Menurut Fitch Ratings, target tersebut menunjukkan konsolidasi moderat dibandingkan target defisit 2026 yang telah direvisi menjadi 2,85% dari PDB. Target tersebut juga mengindikasikan keinginan pemerintah untuk tetap menjaga defisit di bawah batas legal 3% dari PDB.
Meski demikian, Fitch memperingatkan bahwa kebutuhan pembiayaan pemerintah berpotensi semakin banyak dipenuhi melalui jalur kuasi-fiskal.
Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat mengurangi transparansi fiskal dan dalam jangka panjang melemahkan pengelolaan keuangan negara.
Fitch menilai, menjaga disiplin fiskal mungkin lebih sulit dibandingkan yang tercermin dari target defisit. Target 2,4% untuk 2027 memiliki kemiripan dengan proposal awal tahun sebelumnya sebesar 2,48%.
Namun, target tersebut kemudian dinaikkan oleh parlemen menjadi 2,68% dan kembali direvisi menjadi 2,85% untuk mengakomodasi tambahan belanja. Karena itu, Fitch tidak menutup kemungkinan terjadinya kembali pelebaran target defisit pada 2027.
Selain itu, RAPBN 2027 menggunakan sejumlah asumsi yang relatif optimistis. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen dan menggunakan asumsi nilai tukar sebesar Rp17.500 per dolar AS.
Tekanan belanja juga dapat meningkat apabila terjadi dampak El Nino terhadap rumah tangga atau meningkatnya ketegangan sosial yang dipicu oleh penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo.
Danantara Jadi Perhatian
Pembiayaan melalui jalur kuasi-fiskal menjadi salah satu sumber ketidakpastian terbesar di balik sinyal kesinambungan kebijakan fiskal.
Pemerintah pada April 2026 membentuk Danantara Development Management Fund, badan usaha milik negara yang ditujukan untuk membiayai dan mengembangkan proyek-proyek infrastruktur strategis yang dinilai tidak layak secara komersial.
Menurut Fitch, perlu diperhatikan apakah mandat lembaga tersebut nantinya akan diperluas. Jika Danantara memiliki peran kuasi-fiskal yang lebih besar untuk mendukung berbagai prioritas pemerintah, risiko kewajiban kontinjensi bagi negara dapat meningkat meskipun defisit APBN secara resmi tetap terkendali.
Fitch juga menilai, rendahnya penerimaan negara masih menjadi kendala struktural bagi profil kredit Indonesia yang saat ini berada pada peringkat BBB dengan outlook negatif.
Penerimaan negara dalam RAPBN 2027 diproyeksikan sedikit di atas 12% PDB. Pemerintah memang memasukkan sejumlah kebijakan baru untuk meningkatkan pendapatan negara, sementara reformasi perpajakan jangka panjang diharapkan mulai memberikan hasil.
Namun, rendahnya penerimaan membuat ruang fiskal pemerintah relatif terbatas. Kondisi tersebut juga membuat upaya konsolidasi lebih rentan terhadap perlambatan ekonomi maupun kebutuhan belanja yang meningkat.
Pemerintah juga telah mengumumkan rencana mengalihkan sebagian dividen badan usaha milik negara yang diterima Danantara ke APBN . Langkah tersebut ditujukan untuk menahan peningkatan utang pemerintah, meski rincian mekanismenya masih menunggu kejelasan lebih lanjut.
Target Pertumbuhan 6% Dinilai Optimistis
Target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 dinilai lebih realistis dibandingkan ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan 8 persen dalam jangka menengah. Namun, Fitch masih menilai target tersebut optimistis dibandingkan proyeksi dasarnya sebesar 5 persen.
Sejumlah risiko dapat menekan pertumbuhan, antara lain ketidakpastian geopolitik yang berkepanjangan, kembali meningkatnya harga minyak dunia, serta perlambatan tajam ekonomi negara-negara mitra dagang utama Indonesia.
Jika dukungan fiskal harus dikurangi untuk menjaga target defisit, tekanan untuk menopang pertumbuhan dapat beralih kepada Bank Indonesia melalui kebijakan moneter. Kondisi ini mencerminkan mandat BI yang mencakup stabilitas sekaligus dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.
BI dan Sentimen Pasar
Kesinambungan kelembagaan di Bank Indonesia dinilai dapat membantu menopang sentimen pasar, meski kepercayaan investor masih rentan.
Keputusan Prabowo mengajukan Destry Damayanti, yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur BI, sebagai satu-satunya calon gubernur definitif, serta pencalonan pejabat internal BI untuk posisi senior lainnya, memperkuat ekspektasi bahwa arah kebijakan bank sentral akan tetap berkesinambungan.
Pencalonan tersebut turut membantu mengurangi tekanan terhadap rupiah. Namun, Fitch menilai langkah tersebut belum cukup untuk sepenuhnya menghilangkan kehati-hatian investor terhadap aset Indonesia.
Eksekusi Kebijakan Jadi Penentu
Fitch menilai implementasi kebijakan akan menjadi faktor utama dalam menentukan apakah sinyal kesinambungan kebijakan saat ini dapat dipertahankan.
Fokus pemerintah terhadap pemberantasan korupsi berpotensi memperkuat kualitas kredit Indonesia apabila mampu meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas.
Sebaliknya, upaya tersebut dapat berdampak negatif terhadap profil kredit jika dipersepsikan diterapkan secara selektif dan mendorong semakin kuatnya sentralisasi politik.
Kejelasan kebijakan juga diperlukan dalam sektor komoditas. Prabowo sebelumnya mengatakan pemerintah akan membentuk badan ekspor baru yang berfungsi sebagai “satu-satunya titik pemrosesan” ekspor komoditas Indonesia.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas. Namun, Fitch menilai kebijakan ini masih perlu dijelaskan lebih rinci untuk dapat menilai dampaknya terhadap fundamental kredit Indonesia.(Fitchratings.com)
