MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id-Aktivitas ekonomi di luar APBN melalui BUMN Atau Danantara berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi yang akan membebani fiskal. Pembengkakan biaya proyek kereta api cepat (Woosh) telah memaksa intervensi Pemerintah, mengubah beban kontinjensi menjadi utang riil negara.
Dengan posisi utang pemerintah yang sudah menembus Rp10.294 triliun per akhir Juni 2026, kehati-hatian dalam manajemen risiko makroekonomi menjadi semakin mendesak.
CORE Indonesia menilai, lonjakan kewajiban ini bukan sekadar sinyal konsolidasi anggaran, melainkan alarm untuk meninjau ulang seluruh operasi kuasi fiskal dan potensi tanggungan negara yang terus meluas.
Dalam risetnya yang diterima Redaksi , Senin 24 Agustusa 2026, CORE memaparkan bahwa kuasi fiskal mencakup kegiatan ekonomi yang berdampak serupa dengan kebijakan fiskal, seperti subsidi tersembunyi, penjaminan utang, dan pembiayaan proyek strategis melalui BUMN.
Tanpa pengawasan ketat, aktivitas tersebut berpotensi menjadi bom waktu kewajiban kontinjensi yang dapat mempersempit ruang fiskal nasional.
“Contoh nyata terlihat pada proyek kereta cepat Whoosh, yang awalnya berstatus business-to-business tanpa jaminan pemerintah, namun akhirnya memerlukan intervensi negara berlapis hingga pengalihan utang Rp16 triliun ke Kementerian Keuangan melalui skema Special Mission Vehicle (SMV),” tulis tim riset Core Indonesia.
OECD sebelumnya mengingatkan bahwa penggunaan BUMN sebagai kendaraan pembiayaan infrastruktur memang mengurangi tekanan langsung pada neraca pemerintah, namun utang yang menumpuk di BUMN pada akhirnya ‘ can forece periodic recapitalisation by the government’ ,” sebut CORE.
Risiko seperti itu juga tercermin dari asesmen lembaga pemeringkat internasional. Fitch Ratingspada Maret 2026, menyoroti bahwa kegiatan kuasi fiskal melalui investasi yang dimanfaatkan untuk mendukung prioritas kebijakan pemerintah, berpotensi mengurangi transparansi fiskal, konsistensi kebijakan, dan meningkatkan risiko keajiban kontingensi bagi negara.
Ke depan, pemerintah perlu memperkuat transparansi melalui peninjauan menyeluruh atas batas konsolidasi fiskal dan perlakuan akuntansi entitas publik.
Apabila suatu entitas berada di bawah kendali pemerintah atau menjalankan mandat kebijakan publik, posisi aset, utang, transaksi intra-pemerintah, subsidi, dan potensi dukungannya perlu disajikan secara konsisten.
Pendekatan ini penting agar risiko kuasi-fiskal tidak hanya terbaca ketika sudah berubah menjadi beban belanja, PMN, atau penjaminan, tetapi dapat dipantau sebelumnya.
