MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id-Kepastian sudah didapatkan oleh pihak Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP) Dari KPK bahwa tanah yang akan digunakan untuk membangun Rusun Di Miekarta clear dan clean dari sengketa maupun masalah hukum.
Kementerian PKP mengungkap rencana besar Lippo Group lewat anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk untuk membangun 36 tower rusun subsidi di kawasan Miekarta, Cikarang, Bekasi Jabar.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara memastikan lahan yang akan digunakan untuk membangun rumah susun (rusun) bersubsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, tidak ada masalah secara hukum.
Ara menyampaikan hal itu setelah berkonsultasi dengan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan jajaran KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).
“Hari ini saya berani menyampaikan sesudah clearance dari KPK dan dari pimpinan KPK, bahwa tidak ada masalah secara hukum untuk di Meikarta untuk dimulai pembangunan rumah susun subsidi,” ujar Maruarar.
Maruarar memastikan dirinya akan membangun rusun subsidi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu, dia berharap adanya pendampingan KPK dalam proyek tersebut. “Supaya proses ini semuanya memenuhi peraturan Perundang-Undangan dan ada pencegahan, jangan ada hal-hal yang melanggar aturan,” ujar Maruarar.
Tenaga Ahli Menteri PKP Pahala Nainggolan mengatakan, KPK telah memastikan, lahan yang akan dikembangkan menjadi rusun subsidi di Meikarta tidak ada hubungannya dengan perkara yang dulu sempat diusut KPK. Pasalnya, dulu perkaranya adalah suap perizinan pembangunan tower.
“Kita tanya ke KPK, (kata KPK) gak ada urusannya lahan itu dengan kasus yang kemarin karena kemarin kasusnya suap dan tidak ada yang disita. Oleh karena itu sekali lagi Kementerian berharap segera direalisasi dalam mencapai 3 juta rumah dan dalam mencapai 9,9 juta orang yang belum punya rumah,” jelas Pahala.
Pada kesempatan itu, KPK juga menegaskan kawasan Meikarta yang dipakai untuk bangun rusun subsidi tidak memiliki masalah hukum. KPK mengatakan lahan yang akan digunakan berstatus clear and clean.
“Kami perlu sampaikan di awal bahwa kaitannya dengan perkara yang pernah KPK tangani, yaitu suap izin pembangunan Meikarta, bahwa perkara tersebut sudah inkrah,” tanda Jubir KPK Budi Prasetyo.
“Dan memang dalam perjalanan penyidikannya KPK tidak melakukan penyitaan terhadap satu unit pun rumah susun Meikarta. Artinya dalam kaitan dengan penindakan yang KPK lakukan, bahwa status dari Meikarta adalah clear and clean ,” kata Budi menambahkan.
Lebih lanjut, Budi mengungkapkan KPK memberi dukungan penuh atas upaya Kementerian PKP yang ingin membangun Rusun Subsidi di kawasan Meikarta. Apalagi, kata Budi, program tersebut dapat membantu rakyat.
“Tentu KPK juga mendukung penuh upaya-upaya pemerintah melalui Kementerian PKP untuk mengoptimalisasikan aset-aset supaya memberikan kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat banyak,” jelas Budi.
Di sisi lain, Budi menyampaikan KPK juga akan turut serta memberikan pendampingan terhadap program Rusun subsidi yang akan dilakukan oleh Kementerian PKP sebagai upaya pencegahan terhadap potensi korupsi yang dapat terjadi.
“Pencegahan dan monitoring maupun dalam basis pendekatan kewilayahan yaitu melalui fungsi Koordinasi dan supervisi,” pungkas Budi.
