MarketNews.id Penghematan anggaran di lingkungan Kementerian Keuangan telah lama dilakukan. Penghematan terbesar terjadi pada 2020 lalu sebesar Rp 1,12 triliun. Keberhasilan pengurangan biaya diatas didapat dari simplifikasi dan digitalisasi atau otomasi proses bisnis. Termasuk penghematan perjalanan dinas dan WFH pegawai Kemenkue.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, bahwa disiplin dan efisiensi anggaran akan terus diupayakan di internal Kementerian Keuangan.
“Tahun 2023 ini kami melakukan berbagai langkah perbaikan dengan menghemat anggaran Rp232,32 miliar,” jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin 4 September 2023.
Penghematan anggaran dalam lingkungan Kementerian Keuangan terus diupayakan. Menurut Sri, pada 2020, Kementerian Keuangan berhasil menghemat anggaran hingga sebesar Rp1,12 triliun. Penghematan dengan nilai relatif jumbo ini didapatkan dari simplifikasi dan digitalisasi/otomasi proses bisnis.
Langkah moderinasi ini juga mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi pelayanan dan optimalisasi pemberdayaan SDM.
“Pada 2020 adalah kesempatan kami melakukan perbaikan yang sangat drastis karena pandemi. Kementerian Keuangan mampu menurunkan cost yang tidak perlu. Pada 2020 kita menghemat Rp1,12 triliun dari anggaran kami, karena tidak ada yang melakukan perjalanan dinas, juga pemberlakuan work from home,” (WFH) katanya.
Sri Mulyani mengatakan, disiplin dan efisiensi anggaran terus dilanjutkan. Pada 2021 dan 2022, Kemenkeu berhasil menghemat anggaran masing-masing sebesar Rp425,72 miliar dan Rp435,5 miliar.
Dia menambahkan, bahwa kebijakan di Kementerian Keuangan yang semakin berkualitas tersebut memberikan dampak pada pengelolaan APBN yang lebih efisien.
Hal ini tercermin dari tren pagu APBN yang meningkat menjadi sebesar Rp3.061,17 triliun pada 2023 dari Rp2.540,42 triliun. Pada saat yang sama, tren jumlah pegawai di Kementerian Keuangan mengalami penurunan dari sebanyak 82.036 pegawai pada 2020 menjadi 78.520 pada 2023.
“Jadi dalam hal ini, cost kita tetap tekan yang memang bisa kita tekan, tapi kalau ada investasi baru yang dibutuhkan seperti core tax, kita akan lakukan,” jelas Sri Mulyani.