MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
Marketnews.id Dari empat bank milik Pemerintah, bank BRI dan Bank BTN memiliki tugus khusus. Jadi tidak heran kedua bank ini terus dapat Penyertaan Modal Negara guna mendukung tugas khusus tersebut. PT Bank BTN mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 2 triliun guna memenuhi target permodalan dimana dana tersebut akan digunakan untuk menopang bisnis BTN dalam rangka pemenuhan rumah rakyat yang jumlahnya terus meningkat.
Demi menjaga rasio kecukupan permodalan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) bakal menggelar rights issue. Rencana ini dilakukan setelah pemerintah menyatakan bakal memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perseroan sebesar Rp2 triliun.
Wakil Direktur Utama BBTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan nantinya dana yang didapatkan dari aksi korporasi tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Banyaknya unit rumah bagi MBR yang akan dibiayai BBTN membutuhkan modal yang sangat besar. Untuk itu demi menjaga agar bisnis tetap berjalan dan rasio permodalan terjaga diperlukan aksi korporasi itu.
“Penambahan modal ini murni untuk mendukung bisnis BTN dalam rangka pemenuhan rumah rakyat yang jumlahnya terus meningkat walaupun pada masa pandemi sekalipun disamping backlog yang sudah ada dan tetap harus dipenuhi kebutuhannya,” ujar Nixon dalam keterangannya, Jumat (9/7).
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menetapkan setiap tahun BBTN harus memenuhi pembiayaan perumahan sekitar 200.000-300.000 unit rumah hingga tahun 2024. Dengan tugas yang diberikan pemerintah terhadap BBTN tersebut tentulah membutuhkan modal yang tidak kecil.
Lebih jauh Nixon menyatakan, selain untuk penyediaan KPR bagi MBR, BBTN juga harus menyiapkan fasilitas kredit konstruksi bagi developer yang akan membangun perumahan subsidi. Hal ini dilakukan agar BBTN juga bisa mengurangi angka backlog perumahan yang mencapai 11 juta unit.
“Dengan upaya bersama dari seluruh pihak baik pemerintah, asosiasi, serta dibantu bank lain, bisa ada 600.000 unit rumah yang dibiayai per tahun. Artinya pada 2030 angka backlog bisa turun menjadi 4 juta-4,5 juta,” ucapnya.
