MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
Marketnews.id Upaya Pemerintah untuk menangani dan menghadapi lonjakan kasus virus Covid-19 terus ditingkatkan, diantaranya dengan menambah anggaran buat penanganan Covid-19 menjadi Rp 185,98 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 172,84 triliun. Penambahan ini jadi prioritas utama dalam program pemukiman ekonomi nasional.
Kementerian Keuangan menambah angggaran kesehatan dalam penanganan Covid-19 menjadi Rp185,98 triliun dari yang sebelumnya Rp172,84 triliun, untuk menghadapilonjakan kasus virus yang terjadi sejak bulan Juni lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penanganan kesehatan tetap menjadi prioritas tertinggi di dalam program pemulihan ekonomi nasional, senilai Rp 172,84 triliun, dengan penambahan untuk vaksinasi dan pengobatan dan diagnostik. “Maka kebutuhan penangan kesehatan akan naik Rp 185,98 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Jumat (2/7).
Secara rinci, anggaran kesehatan tersebut terdiri dari dana vaksinasi menjadi Rp58 triliun. Kemudian pengobatan menjadi Rp59,1 triliun meliputi klaim pasien Rp40 triliun, klaim tenaga kesehatan Rp15,3 triliun dan pembagian pusat Rp7,3 triliun dan transfer ke daerah Rp8 triliun.
Selain itu masih ada insentif perpajakan kesehatan sebesar Rp20,85 triliun, penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp35,4 triliun, diagnostik Rp4,08 triliun dan biaya lainnya Rp8,49 triliun meliputi penelitian lab, BNPB , komunikasi, dan iuran JKN.
Terkait bantuan sosial tunai atau BST, Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan memperpanjang penyalurannya selama dua bulan. BST terutama untuk meringankan masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM darurat.
“Dalam rangka antisipasi PPKM darurat, APBN ikut melindungi dan merespons untuk bisa dilakukan,” tambah Sri Mulyani.
Bansos tersebut diperuntukkan 10 juta masyarakat yang tidak mampu, keluarga miskin dengan kriteria mereka yang belum menerima program PKH dan kartu sembako. Tentu juga kriteria, menurut Sri Mulyani, mereka yang punya NIK, KK dan telefon untuk bisa dihubungi.
Sri Mulyani menegaskan selama ini BST sudah diberikan kepada 9,6 juta kelompok penerima manfaat atau KPM dengan anggaran Rp11,94 triliun, yaitu penyaluran Januari-April dilakuan setiap bulan dengan indeks Rp300 ribu per kelompok penerima per bulan.
“Untuk perpanjangan 2 bulan ini kita harapkan akan dibayar pada bulan Juli dan Agustus. Targetnya 10 juta KPN di 34 provinsi,” tambah Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan perpajangan BST dua bulan ini akan membutuhkan anggaran Rp6,1 triliun. Pemerintah akan mengunakan data kelompok penerima dari penyaluran Januari-April yang realisasinya sebanyak 9,6 juta KPM.
“Nanti kalau data sudah dipenuhi sampai 10 juta, anggaranya disediakan untuk 10 juta, yaitu Rp 6,1 triliun. Sehingga untuk BST ini total alokasinya mencapai Rp 18,04 triliun dari Januari hingga April, ditambah dua bulan yang akan kita berikan,” ungkap Sri Mulyani.
