Home / Otoritas / Bursa Efek Indonesia / APEI Minta Relaksasi Waktu Implementasi e-IPO. Benarkah Investor Belum Siap

APEI Minta Relaksasi Waktu Implementasi e-IPO. Benarkah Investor Belum Siap

Marketnews.id Upaya otoritas pasar modal untuk membentuk dan menjaga tranparansi dalam proses penawaran saham perdana mendapat respon dari Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI). Pihak APEI berharap aturan tersebut ditunda pelaksanaannya hingga awal tahun depan. Dasar penolakannya adalah kondisi pasar belum kondusif.

Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia memperkirakan daya serap investor ritel dalam penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) secara elektronik belum cukup kuat untuk dapat memenuhi aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal tahun depan.

Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) Octavianus Budiyanto mengatakan, pihaknya bakal meminta relaksasi dari otoritas terkait dengan waktu implementasi e-IPO pada Januari 2021 mengingat kondisi pasar yang belum kondusif.

“Mungkin yang bisa kita lakukan adalah meminta relaksasi sambil menunggu market lebih baik. Kan sekarang peraturan sudah keluar dan berlaku mulai Januari 2021. Sementara seperti itu dulu,” kata Ocky kepada Bisnis, Senin (3/8/2020).


Adapun, OJK merilis Surat Edaran OJK (SEOJK) nomor 15/SEOJK.4/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Dalam SE yang ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen pada 27 Juli 2020 tersebut, otoritas membagi golongan IPO secara elektronik (e-IPO) menjadi empat golongan berdasarkan nilai emisi.

Porsi penjatahan terpusat atau yang biasanya diperuntukkan kepada investor ritel ditentukan berbeda-beda sesuai dengan golongan IPO tadi. Semakin kecil nilai penawaran umum, semakin besar penjatahan untuk investor ritel dan sebaliknya.


APEI menilai porsi penjatahan terpusat yang ditetapkan otoritas dalam e-IPO akan menyulitkan pekerjaan underwriter khususnya untuk penawaran umum dengan nilai emisi besar.

Saham IPO rentan tak mampu diserap dengan kondisi pasar yang masih tertekan akibat Covid-19. Adapun pandemi masih belum diketahui ujungnya dan perkiraan terburuk dapat berlangsung hingga tahun depan.

Sebelumnya, APEI menyampaikan angka ideal untuk investor ritel pada IPO dengan emisi Rp250 miliar sebesar 2,5 persen—5 persen. Porsi yang ditetapkan OJK sebesar 12,5 persen dianggap terlalu besar.


“Waktu sebelum kita masuk Covid-19 saja [pasar] sudah challenging, tapi tetap kita coba dengan harapan mudah-mudahan market bisa menyerap,” tutur Ocky.

Dirinya mengingatkan, di sisi lain, semangat e-IPO sebenarnya untuk proses penawaran umum yang lebih efisien dan transparan. Selain itu, dengan e-IPO diharapkan terjadi pemerataan dalam penjatahan saham di antara para investor.

Selama ini, investor ritel jarang mendapatkan pembagian secara adil dan beberapa oknum cenderung ingin menguasai saham IPO untuk memanfaatkan momen penguatan harga saat pertama kali diperdagangkan.

Apa yang diusulkan oleh APEI sebetulnya tidak perlu. Investor ritel justru berharap aturan ini segera berlaku. Karena selama ini investor ritel selalu terkalahkan oleh investor besar dalam perebutan saham perdana disaat penjatahan saham.

Semua sudah mahfum, dalam penjatahan saham yang mengalami kelebihan permintaan, penjamin emisi utama memiliki peran sentral dalam alokasi saham yang akan didistribusikan kepada pemegang saham publik. Kini dengan aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, praktek tersebut akan hilang dengan sendirinya. Dan dapat diduga, saat pencatatan saham perdana di lantai bursa, tidak lagi terjadi auto rejection akibat harga yang meningkat melebihi batas atas atau bawah.

Check Also

Pembelian Suku Cadang Honda Motor Turun, Laba BOLT Anjlok 63 Persen

MarketNews.id PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT), mengalami penurunan laba bersih sedalam 63,8 persen secara tahunan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *