Home / Headline / 20 Tahun KPK. Pemberantasan Korupsi Masih Pilih Kasih ?

20 Tahun KPK. Pemberantasan Korupsi Masih Pilih Kasih ?

Marketnews.id Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk karena mandul nya lembaga penegak hukum yang ada saat itu. Kini, setelah 20 tahun berlalu korupsi masih terus berlangsung dan dengan skala yang semakin besar.

Belakangan ini, KPK justru menyasar pelaku korupsi skala kecil bahkan nilai nya “recehan”. Dalil yang digunakan KPK adalah, pemberantasan dimulai dari skala kecil dan akan bermuara pada korupsi skala besar.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memaparkan keberhasilan KPK dalam menyelamatkan uang negara senilai Rp63 triliun dalam upaya pencegahan korupsi.

Hal itu diungkap Agus saat memperingati hari antikorupsi sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung KPK pada Senin (9/12/2019).

Agus berharap peringatan hari antikorupsi yang jatuh hari ini bisa mendorong kementerian/lembaga (K/L) di pusat maupun daerah untuk bahu membahu menghilang praktik korupsi.

“Perlu kami laporkan dalam perjalanan kami memimpin KPK selama empat tahun alhamdulillah walaupun kenaikannya pelan-pelan tapi Indeks persepsi korupsi kita itu trendnya positif membaik,” ujar Agus dalam pidatonya. 

Agus mengatakan bahwa pada 2018 lalu IPK Indonesia yang dirilis Tranparency Internatioanl Indonesia (TII) memiliki skor 38 atau diklaim naik dari tahun sebelumnya. 

Menurut Agus, pengukuran IPK dilihat dari banyak variabel seperti politik, ekonomi, persaingan bangsa maupun persaingan dunia usaha.

Oleh karena itu, dia berharap Presiden Joko Widodo selaku panglima pemberantasan korupsi harus bisa mengkordinasikan semua pihak untuk secara bersama-sama mengatasi kelemahan yang terjadi di banyak sektor dan elemen.

“kami sangat berharap di tahun-tahun yang akan datang koordinasi ini akan lebih baik lagi dan kita bisa mewujudkan Indonesia yang sejahtera, makmur dengan tingkat korupsi seminimal mungkin,” tuturnya.

Agus bercerita bagaimana upaya pencegahan korupsi yang dilakukan dalam empat tahun terakhir yang dapat menekan potensi kerugian negara dengan capaian puluhan triliun rupiah.

“Karena pencegahan itu penting kami ingin menyampaikan bahwa dari laporan yang kami terima paling tidak potensi kerugian negara bisa di hemat sekitar Rp63,9 triliun,” katanya.

Potensi pencegahan korupsi itu  baik berasal dari kegiatan monitoring penyelenggaraan pemerintahan negara berupa kajian-kajian sebesar Rp34,7 triliun dan kegiatan koordinasi dan supervisi.

“Ini dalam bentuk penyelamatan aset sekitar Rp29 triliun dan penyelamatan keuangan negara dari gratifikasi dalam berbentuk barang maupun uang senilai Rp159 milliar,” ujar Agus.

Agus Rahardjo boleh boleh saja berbangga diri. Tapi faktanya masih banyak kasus kasus besar hingga kini belum mampu di bawa oleh KPK ke meja pengadilan.

Sementara itu, Wapres RI Ma’ruf Amin dalam pidatonya optimistis upaya pencegahahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia akan berjalan baik pada tahun-tahun yang akan datang.

Menurut Ma’ruf, keyakinan pemerintah tersebut tercermin pada semakin baiknya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari tahun sebelumnya.

“Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada lembaga KPK, bahwa dari aksi pencegahan yang dilakukan, KPK berhasil menyelamatkan potensi keuangan negara sebesar kurang lebih Rp60 triliun, dari berbagai kegiatan,” tutur Ma’ruf.

Ma’ruf mengatakan bahwa pemerintah secara konsisten akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan regulasi dan tata kelola kelembagaan. 

Kebijakan yang dimaksudnya disebut akan diimbangi dengan bekerjanya pengawasan yang efektif baik internal maupun eksternal yang melibatkan partisipasi publik melalui keterbukaan informasi.

“Pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menutup peluang korupsi,” ujarnya.

Adapun kebijakan yang diterapkan tersebut antara lain melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup e-planning, e- procurement, e-budgeting, dan e-government.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo juga telah mengesahkan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada 20 Juli 2018 lalu.

Menurut dia, Stranas PK merupakan penjabaran komitmen pemerintah bersama KPK untuk mewujudkan upaya pencegahan korupsi yang lebih bersinergi, fokus, efektif dan efisien.

Stranas PK 2019—2020 memiliki tiga fokus yaitu perizinan dan tata niaga; keuangan negara; serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum. 

Ma’ruf juga mengatakan bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang sering kali melewati batas negara. Untuk itu, kerja sama internasional melalui forum multilateral, regional, dan bilateral sangat diperlukan dalam pemberantasan korupsi.

“Uang dan koruptor tidak mengenal territorial boundaries. Kerja sama ini tidak hanya untuk menangani kasus, akan tetapi menjadi media tukar pengalaman dan pendidikan, serta peningkatan kualitas SDM,” kata dia.

Pemerintah berharap KPK juga dapat mengintensifkan kerja sama dengan komisi antikorupsi negara lain dalam bentuk agency to agency, misalnya, dengan CPIB Singapore; FBI USA; SFO Inggris; ICAC Hong Kong; MACC Malaysia; CCDI, MoJ, and Supreme People of Procuratorate (SPP) China; Anti-Corruption Bureau Brunei.

Check Also

BI Teken Kerjasama Dengan Otoritas Moneter Singapura Untuk Tangkal Money Laundry Dan Inovasi Pembayaran

Marketnews.id Kerjasama antara Bank Sentral Indonesia (BI) dan Monetery Authority of Singapore (MAS) semakin intens …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *