MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id-Ada sesuatu yang terasa janggal dari konferensi pers Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) yang menolak Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.
Janggal karena dilakukan pada saat yang salah. Janggal karena disampaikan di tengah suasana yang salah. Dan janggal karena publik sedang membicarakan hal yang sama sekali berbeda.
Hari ini masyarakat tidak sedang bertanya apakah dapur SPPG tetap beroperasi atau tidak. Masyarakat tidak sedang bertanya apakah pengusaha SPPG untung atau rugi.
Masyarakat tidak sedang sibuk menghitung berapa omzet yang hilang selama libur sekolah. Yang sedang ditanyakan publik adalah satu hal sederhana:
Apa yang sebenarnya terjadi dengan tata kelola Program MBG?
Karena itu ketika BGN memutuskan mengerem program untuk sementara guna melakukan evaluasi, audit, dan pembenahan, langkah tersebut justru bisa dipahami sebagai upaya memulihkan kepercayaan publik.
Dalam dunia bisnis, ketika produk mulai diprotes konsumen, perusahaan yang sehat akan menghentikan sejenak lini produksi untuk mencari sumber masalah. Mereka tidak memaksa barang terus keluar dari pabrik. Mereka memperbaiki mesin terlebih dahulu. Itulah yang sedang dilakukan BGN.
Tetapi di saat BGN menginjak rem, sebagian pengusaha yang tergabung dalam GAPEMBI justru terlihat menginjak gas. Alih-alih mendukung evaluasi, mereka tampil di depan publik menyampaikan penolakan.
Secara hukum tentu itu hak mereka. Secara organisasi tentu sah-sah saja. Tetapi secara komunikasi publik, langkah tersebut merupakan blunder. Karena yang tertangkap oleh masyarakat bukanlah pesan tentang keberlangsungan usaha.
Yang tertangkap adalah kesan bahwa ada pihak yang terlalu tergesa-gesa ingin program tetap berjalan meskipun pemerintah sedang berupaya melakukan pembenahan. Di sinilah persoalan utamanya.
GAPEMBI tampaknya gagal membaca suasana kebatinan publik. Mereka melihat persoalan dari sudut pandang pelaku usaha. Sementara masyarakat melihatnya dari sudut pandang kepentingan publik.
Perbedaan sudut pandang ini menghasilkan benturan persepsi yang sangat berbahaya. Mungkin yang ingin disampaikan GAPEMBI adalah soal nasib ribuan pekerja dapur.
Mungkin mereka khawatir terhadap kontrak sewa bangunan. Mungkin mereka memikirkan biaya operasional yang terus berjalan. Semua itu bisa dipahami.
Tetapi publik tidak sedang berada pada frekuensi tersebut.
Publik sedang mempertanyakan efektivitas program. Publik sedang mempertanyakan kualitas pengawasan. Publik sedang mempertanyakan penggunaan anggaran negara. Publik sedang menuntut perbaikan.
Dalam situasi seperti ini, menolak penghentian sementara justru berpotensi memunculkan pertanyaan baru:
Kenapa begitu terburu-buru ingin program tetap berjalan?
Pertanyaan itu mungkin tidak adil. Tetapi itulah risiko ketika sebuah organisasi gagal membaca momentum.
Yang lebih mengkhawatirkan, sikap seperti ini justru dapat memperkuat kecurigaan yang selama ini berkembang di masyarakat.
Bahwa sebagian pelaku dalam ekosistem MBG lebih fokus menjaga arus uang daripada menjaga kualitas program.
Sekali lagi, belum tentu demikian kenyataannya. Tetapi persepsi publik bekerja dengan logika yang berbeda.
Dan dalam kebijakan publik, persepsi sering kali lebih menentukan dibandingkan penjelasan teknis.
Karena itu yang seharusnya dilakukan GAPEMBI bukanlah berdiri berseberangan dengan BGN.
Justru sebaliknya. Mereka seharusnya menjadi pihak pertama yang mendukung evaluasi total. Mereka seharusnya menjadi pihak pertama yang berkata:
“Silakan audit seluruh SPPG.”
“Silakan periksa seluruh tata kelola.”
“Silakan benahi semua yang perlu diperbaiki.”
“Kami siap mendukung.”
Bayangkan betapa kuat pesan moral yang muncul apabila itu yang disampaikan. Publik akan melihat ada kedewasaan. Publik akan melihat ada tanggung jawab.
Publik akan melihat bahwa pengusaha SPPG tidak hanya memikirkan kontrak dan pembayaran, tetapi juga memikirkan masa depan program.
Sayangnya, yang muncul justru sebaliknya. Dan itu membuat posisi GAPEMBI menjadi sulit. Karena mereka berisiko ditempatkan dalam narasi yang tidak menguntungkan.
Narasi bahwa ketika pemerintah sedang berusaha memperbaiki rumah, ada penghuni yang sibuk memprotes karena renovasi mengganggu aktivitas dagangnya. Padahal logikanya sederhana. Kalau rumahnya roboh, semua orang akan rugi.
Kalau program MBG kehilangan kepercayaan publik, bukan hanya pemerintah yang terdampak. SPPG juga terdampak. Mitra pemasok terdampak. Petani terdampak. Peternak terdampak. Seluruh ekosistem terdampak.
Karena itu kepentingan terbesar hari ini bukan menjaga operasional beberapa minggu ke depan. Kepentingan terbesar hari ini adalah menyelamatkan legitimasi program dalam jangka panjang.
Publik harus diyakinkan bahwa MBG memang layak dipertahankan. Publik harus diyakinkan bahwa tata kelolanya sehat. Publik harus diyakinkan bahwa uang negara digunakan dengan benar.
Dan untuk mencapai itu, evaluasi bukan musuh. Audit bukan ancaman. Penghentian sementara bukan bencana. Justru itulah proses yang dibutuhkan.
Yang menarik, banyak program pemerintah di berbagai negara pernah mengalami fase serupa.
Ketika muncul persoalan, dilakukan jeda. Dilakukan evaluasi. Dilakukan koreksi. Lalu program dilanjutkan dengan tata kelola yang lebih kuat. Tidak ada yang aneh dengan itu.
Yang aneh justru jika program yang sedang dipertanyakan tetap dipaksa berjalan seolah tidak ada masalah. Karena itu publik wajar bertanya:
Mengapa ada pihak yang tampak keberatan dengan proses pembenahan Mengapa ada pihak yang terlihat tidak sabar menunggu hasil evaluasi? Dan mengapa ada pihak yang memilih konferensi pers penolakan ketika masyarakat justru berharap semua pihak kompak mendukung perbaikan?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang seharusnya direnungkan GAPEMBI. Sebab dalam krisis, terkadang yang dibutuhkan bukan suara yang lebih keras. Melainkan kepekaan yang lebih tinggi.
Saat ini BGN sedang menginjak rem. Bukan karena program gagal. Bukan karena program harus dihentikan. Tetapi karena program sebesar ini membutuhkan fondasi yang kuat.
Dan ketika rem sedang diinjak untuk memperbaiki mesin, tindakan paling bijak bukanlah menekan pedal gas lebih dalam. Karena kendaraan yang dipaksa melaju dengan mesin yang belum selesai diperbaiki hanya akan berisiko mengalami kerusakan yang lebih besar.
Maka untuk sementara waktu, mungkin yang paling dibutuhkan bukan penolakan. Bukan tekanan. Bukan konferensi pers. Melainkan kesediaan semua pihak untuk menahan diri.
Memberi ruang evaluasi. Memberi ruang pembenahan. Dan memberi kesempatan kepada publik untuk kembali percaya.
Sebab pada akhirnya, yang harus diselamatkan bukan hanya dapur-dapur SPPG. Yang harus diselamatkan adalah kepercayaan rakyat terhadap program yang dibiayai oleh uang rakyat itu sendiri.
Agus Sulistriyono
CEO Promedia Group
