MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id-Indonesia masih unggul dalam biaya manufaktur dengan upah USD1,4/jam. Upah ini lebih murah dari Vietnam, Thailand dan Malaysia.
Namun kekurangan tenaga trampil, ketidakstabilan kebijakan dan tarif AS 14,2 persen masih jadi penghambat daya saing RI.
S&P Global memproyeksikan pertumbuhan Ekonomi Masih berada sekitar 5 persen Di 2026-2027.
Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu basis manufaktur dan rantai pasok di Asia Tenggara, terutama berkat biaya tenaga kerja yang relatif rendah.
Namun, ketergantungan terhadap ekspor komoditas, keterbatasan tenaga kerja terampil, serta ketidakpastian kebijakan masih menjadi tantangan yang membuat daya saing Indonesia belum sepenuhnya unggul dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.
Hasil riset yang dipublikasikan S&P Global Market Intelligence , Selasa (25/8) menyebutkan, keunggulan utama Indonea terletak pada biaya manufaktur.
Rata-rata kompensasi tenaga kerja manufaktur di Indonesia tercatat hanya USD1,4 per jam pada 2026. Angka tersebut 39,7% lebih rendah dibandingkan Vietnam, 49,8% lebih rendah dibandingkan Thailand, dan 68,8% lebih rendah dibandingkan Malaysia.
Struktur biaya tersebut memberikan daya tarik bagi perusahaan yang mencari lokasi produksi dengan biaya kompetitif sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk mengambil bagian lebih besar dalam relokasi rantai pasok di kawasan ASEAN.
Namun di sisi lain, Indonesia masih menghadapi kekurangan tenaga kerja terampil. Sekitar 36% angkatan kerja Indonesaia hanya berpendidikan dasar pada 2024, sementara Indonesia memiliki skor ketidakstabilan kebijakan tertinggi di antara enam negara pembanding regional.
“Kondisi ini dapat menghambat investasi manufaktur berteknologi tinggi meski biaya produksi lebih murah,” tulis S&P Global Market Intelligence.
Hal lain yang berpotensi menghambat daya tarik Indonesia sebagai pusat relokasi rantai pasok perusahaan asing adalah ekspor Indonesia juga masih didominasi sektor komoditas.
Dalam 12 bulan hingga 31 Mei 2026, makanan menyumbang 19,5% ekspor, energi 15,5%, serta bijih logam dan produk olahan 19,1%. Struktur ini membuat ekonomi rentan terhadap harga komoditas, perubahan iklim, dan kebijakan pemerintah terkait komoditas strategis.
Pemerintah memang mendorong hilirisasi melalui pengawasan dan pembatasan ekspor sejumlah komoditas, termasuk nikel. Kebijakan tersebut berpotensi memperkuat industri pengolahan domestik dalam jangka panjang, tetapi sekaligus menambah ketidakpastian bagi perusahaan yang ingin membangun rantai pasok di Indonesia.
Faktor lain yang menjadi pertimbangan investor adalah tantangan perdagangan yang dihadapi Indonesia. S&P Global mencatat, rata-rata tarif AS terhadap barang Indonesia mencapai 14,2% pada Juni 2026, lebih dari dua kali rata-rata ASEAN 5,9%.
Hubungan dengan Uni Eropa membaik melalui rencana penghapusan bea masuk 98,5% pos tarif, tetapi aturan deforestasi dan CBAM masing-masing berpotensi memengaruhi 10,1% dan 14,6% ekspor Indonesia.
Sementara itu China tetap menjadi mitra dagang terbesar dengan kontribusi 31,8% terhadap total perdagangan dan 24,8% ekspor.
Namun ketergantungan pada komoditas yang tinggi, dimana China menyerap 96,1% ekspor ferro-alloy dan 87,9% nickel matte Indonesia, membuat perdagangan antara kedua negara rentan terhadap perubahan kebijakan dan permintaan China.
S&P Global memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen pada 2026 dan 2027, tetapi pertumbuhan ekspor melambat menjadi 2,5 persen pada 2026 dari 9,6 persen pada 2025.
Sektor elektronik berpotensi tumbuh lebih cepat pada 2027-2028, namun transformasi Indonesia dari eksportir komoditas menjadi basis manufaktur bernilai tambah tinggi masih membutuhkan penguatan keterampilan, produktivitas, dan kepastian kebijakan.
