MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id-Defisit APBN 2026 Diproyeksikan mencapai Rp734,3 triliun. Posisi ini melampaui target pemerintah sebesar Rp 689,1 triliun.
Sementara pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.208,1 triliun, naik 16,02 persen dari 2025.
Sedangkan belanja negara diproyeksikan Rp3.942,4 triliun naik 14,76 persen dari 2025. Disisi lain, total utang Pemerintah tembus Rp10.600 triliun.
Pemerintah memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) 2026 mencapai Rp734,3 triliun, lebih lebar dari target, sehingga memerlukan pembiayaan yang setara untuk menutup kesenjangan fiskal.
Belanja negara 2026 diproyeksikan sebesar Rp3.942,4 triliun (102,95% target), naik 14,76% dari 2025.
Pembiayaan anggaran total diperkirakan Rp689,15 triliun, terdiri dari pembiayaan utang netto Rp832,21 triliun dan pembiayaan non-utang Rp143,06 triliun.
Total utang pemerintah diprediksi menembus Rp10.600 triliun pada akhir 2026, naik dari Rp9.638 triliun pada 31 Desember 2025.
Mengapa Defisit APBN 2026 Diperkirakan Lebih Besar dari Target?Defisit yang lebih lebar disebabkan oleh pertumbuhan belanja negara yang melampaui pendapatan.
Menurut Awalil Rizky, ekonom Bright Institute, belanja diproyeksikan mencapai Rp3.942,4 triliun, naik hampir 15% dibanding tahun sebelumnya, sementara pendapatan hanya meningkat 16,02% secara persentase namun masih berada di level yang relatif rendah karena basis perbandingan tahun 2025 yang menurun.
Kenaikan belanja yang signifikan, khususnya pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo yang diperkirakan melonjak 14,76%, menambah tekanan pada keseimbangan fiskal.
Akibatnya, rasio defisit terhadap PDB diprediksi mencapai 2,85%, tertinggi sejak masa pandemi, menandakan beban fiskal yang semakin berat bagi perekonomian.
Pemerintah berencana menutupi defisit dengan pembiayaan anggaran yang setara, mencakup utang dan non-utang.
Bloomberg Technoz melaporkan bahwa total pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp689,15 triliun, yang mayoritas berasal dari pembiayaan utang netto sebesar Rp832,21 triliun, sementara pembiayaan non-utang sebesar Rp143,06 triliun dialokasikan untuk investasi dan pinjaman.
Selain itu, kebutuhan pembiayaan utang diproyeksikan naik menjadi Rp868,12 triliun, sementara pembiayaan non-utang sedikit menurun menjadi Rp133,8 triliun.
Pemerintah juga memperkirakan penurunan neto penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) menjadi Rp736,57 triliun, namun hal tersebut diimbangi oleh lonjakan pinjaman luar negeri yang diperkirakan mencapai Rp137,5 triliun, jauh di atas rencana awal sebesar Rp39,21 triliun.
Peningkatan utang secara signifikan akan menambah beban fiskal dan risiko keuangan pemerintah.
Awalil Rizky memperkirakan posisi utang akhir 2026 akan mencapai Rp10.600 triliun, naik hampir Rp1 triliun dari akhir 2025, didorong oleh kebutuhan pembiayaan bruto sekitar Rp1.768 triliun serta pelemahan nilai tukar rupiah yang dapat menambah beban utang hampir Rp100 triliun.
Selain itu, perkiraan pelunasan pokok utang sekitar Rp900 triliun menunjukkan bahwa pemerintah harus menyeimbangkan penarikan utang baru dengan kewajiban pembayaran yang sudah jatuh tempo.
Kondisi ini menandakan tekanan tambahan pada neraca negara dan menuntut kebijakan fiskal yang lebih ketat untuk menjaga keberlanjutan keuangan publik.
