MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id-Pemerintah lewat Kementerian Keuangan telah membuat beberapa skenario bila perang Iran dan AS- Israel terus berlangsung termasuk naiknya harga minyak yang sudah tembus USD90 per barel.
Sementara Pemerintah dalam APBN patok harga minyak sekitar USD70 per barel. Pemerintah siap memangkas belanja agar defisit tetap dibawah 3 persen dari PDB jika harga minyak tembus USD90 per barel.
Selain itu, Pemerintah juga siap potong anggaran MBG hingga menghemat 100 triliun. Sedangkan kekhawatiran Investor asing terhadap lonjakan defisit dan berdampak pada Danantara kurang beralasan, ujar Menteri Keuangan Purbaya Sadewo.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB), meskipun konflik di Timur Tengah berpotensi mendorong lonjakan harga minyak dan menambah tekanan terhadap perekonomian.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah siap menyesuaikan belanja negara apabila harga minyak global melonjak tajam.
Menurutnya, jika harga minyak dunia mencapai kisaran US$90 hingga US$92 per barel, tanpa penyesuaian anggaran, defisit berpotensi melebar hingga sekitar 3,6% PDB. Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak mentah domestik dipatok sebesar US$70 per barel.
“Dalam skenario terburuk, jika harga minyak mencapai US$90-US$92 per barel dan anggaran tidak disesuaikan, defisit bisa naik ke sekitar 3,6% PDB. Tentu kami akan memangkas belanja yang dampaknya paling kecil terhadap perekonomian,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kementerian Keuangan telah menyiapkan rencana kontinjensi untuk menghadapi risiko tersebut.
Seperti diketahui, lonjakan harga minyak terjadi setelah serangan udara terhadap Iran mendorong harga Brent menyentuh level tertinggi dalam 14 bulan di US$82,37 per barel, atau sekitar US$10 di atas penutupan akhir pekan sebelumnya. Minyak mentah AS juga mencapai level tertinggi delapan bulan di US$75,55 per barel.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut sekitar 25% impor minyak mentah Indonesia berasal dari Timur Tengah. Kawasan tersebut juga menyumbang sekitar 30% impor liquefied petroleum gas (LPG) nasional, sehingga gejolak kawasan berisiko langsung terhadap neraca energi domestik.
Purbaya mengungkapkan belanja untuk program makan gratis berpotensi dikurangi, dengan potensi penghematan sekitar Rp100 triliun (US$6 miliar).
Program ambisius senilai sekitar US$20 miliar tersebut menargetkan penyediaan makanan bergizi harian bagi hingga 83 juta masyarakat Indonesia. Namun, kebijakan ini menjadi sorotan investor karena dikhawatirkan membebani disiplin fiskal ekonomi terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Pada Februari lalu, lembaga pemeringkat global Moody’s merevisi prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif dari stabil, dengan salah satu perhatian tertuju pada belanja program sosial seperti makan gratis. Fitch Ratings juga telah bertemu dengan Purbaya dan pejabat lainnya di Jakarta pekan lalu dalam rangka evaluasi berkala.
Purbaya mengatakan Fitch juga menyoroti dampak fiskal dari pembentukan Danantara, sovereign wealth fund baru Indonesia. Namun ia menegaskan, kewajiban utang Danantara tidak memengaruhi utang pemerintah.
“Utang mereka tidak memengaruhi utang kami, proyek mereka tidak memengaruhi pembiayaan kami. Jika mereka gagal, mereka bisa menutupinya dari dividen perusahaan-perusahaan yang mereka miliki,” jelasnya.
Target Pertumbuhan 8% Tetap Dikejar
Di tengah tekanan eksternal, Purbaya optimistis target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tetap dapat dicapai tanpa melanggar batas defisit fiskal 3% PDB.
Ia menilai kekhawatiran pasar terhadap potensi pelampauan batas defisit tidak berdasar.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan fiskal sama-sama penting, namun optimalisasi kondisi fiskal yang ada untuk mendorong pertumbuhan menjadi prioritas utama.
“Defisit akan menyempit dalam dua tahun ke depan. Saya tidak akan melampaui batas itu, baik sekarang maupun di masa depan,” tegasnya.
Sementara itu, di tengah pelemahan rupiah dan tekanan di pasar saham domestik sepanjang 2026, pemerintah berharap langkah penyesuaian belanja dan pengelolaan fiskal yang hati-hati mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional dari dampak lonjakan harga energi.
