MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id-Target Pemerintah untuk capai Net Zero Emmision di tahun 2060 tampaknya semakin berat untuk di capai. Batalnya pensiun dini PLTU Cirebon-1 lantaran waktu operasional mesin masih panjang, jadi alasan ekonomis untuk segera pensiun dini. Dan Pemerintahpun sedang dicari alternatif lain pengganti PLTU Cirebon-1. Agar target Zero Emmision Tahun 2060 tetap tercapai.
Rencana penutupan lebih awal PLTU batu bara Cirebon-1 yang sebelumnya diproyeksikan menjadi proyek percontohan transisi energi Asia resmi dibatalkan.
Pembangkit Cirebon-1 di Jawa Barat, yang seharusnya ditutup hampir tujuh tahun lebih cepat, kini tidak lagi masuk dalam agenda pensiun dini.
Cirebon-1, yang berlokasi beberapa jam perjalanan dari Jakarta, semula akan dipensiunkan lebih cepat berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia, Asian Development Bank (ADB) dan sejumlah mitra lain dalam pertemuan COP28 di Dubai tahun 2023.
Namun, proposal tersebut dibatalkan karena masa operasi pembangkit masih relatif panjang, ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat 5 Desember di Jakarta.
Pemerintah kini akan mencari pembangkit batu bara lain yang bisa dipensiunkan lebih awal.
“Pertimbangan utama adalah Cirebon masih memiliki usia operasi panjang, serta memakai teknologi super critical yang relatif lebih baik, sehingga kami mencari alternatif lain,” kata Airlangga. Kesepakatan awal dibuat sebelum Presiden Prabowo Subianto menjabat pada 2024.
Wakil Presiden Eksekutif Komunikasi Korporat PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan bahwa rencana pensiun dini Cirebon-1 masih dalam tinjauan dan koordinasi lintas pemangku kepentingan.
Sebelumnya, PLN sempat mengingatkan bahwa biaya mengganti kapasitas listrik batu bara dengan energi terbarukan akan sangat besar, terutama mengingat usia pembangkit yang masih panjang sehingga memengaruhi perhitungan ekonomi.
Pembatalan proyek yang seharusnya menjadi contoh bagi negara lain di kawasan ini menegaskan tantangan besar dalam mempercepat transisi energi di negara berkembang kaya sumber daya seperti Indonesia, di mana kapasitas listrik batu bara masih terus meningkat.
Untuk mencapai transisi, dibutuhkan pendanaan besar bukan hanya untuk membangun pembangkit surya, angin, dan infrastruktur jaringan listrik baru, tetapi juga untuk kompensasi bagi utilitas atas hilangnya pendapatan dari aset batu bara.
The Just Energy Transition Partnership ( JETP ), komitmen pendanaan US$20 miliar dari negara-negara maju, baru menghasilkan mobilisasi sekitar US$3 miliar sejauh ini, ungkap Airlangga.
ADB menyatakan, masih terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia terkait inisiatif energi bersih, termasuk pensiun dini batu bara, pengembangan energi terbarukan dan modernisasi jaringan. Termasuk di dalamnya persetujuan pinjaman US$470 juta untuk memperkuat kapasitas surya, angin dan jaringan listrik.
“Pengurangan penggunaan bahan bakar fosil tetap menjadi prioritas,” kata ADB. “Mengurangi emisi dan memperbaiki kualitas udara melalui transisi dari pembangkit berbasis fosil dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Asia-Pasifik.”
Meski Presiden Prabowo sempat menyatakan Indonesia bisa beralih penuh ke energi terbarukan pada 2035, negara ini masih menghadapi kritik atas lambatnya dekarbonisasi dan peningkatan fasilitas batu bara captive atau off-grid untuk industri.
Strategi iklim terbaru Indonesia memperkirakan emisi gas rumah kaca masih akan meningkat dalam dekade ini sebelum turun drastis menuju 2060, sejalan dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memenuhi target hijau.
Awal pekan ini, Utusan Iklim Indonesia Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa Indonesia akan secara bertahap melakukan “phase down” penggunaan batu bara seiring bertambahnya kapasitas energi terbarukan, bukan “phase out” secara tiba-tiba.
M Rizki A
