MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id Dari waktu ke waktu, hasil survei nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkat indeksnya. Sayangnya, masyarakat yang tertipu dengan investasi ilegal atau bodong tidak berkurang jumlahnya. Yang lebih menarik, korban investasi bodong banyak datang dari masyarakat terdidik. Sebenarnya inilah tugas berat OJK.
Indeks inklusi dan literasi keuangan Indonesia meningkat berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, akan ada tantangan yang mesti dihadapi oleh industri jasa keuangan ke depan.
Berdasarkan hasil SNLIK 2022, indeks inklusi keuangan di Indonesia mencapai 85,10 persen. Lalu, indeks literasi keuangan mencapai 49,68 persen.
Indeks inklusi keuangan Indonesia tahun ini naik 8,91 basis poin (bps) jika dibandingkan dengan SNLIK pada 2019 yang mencapai 76,19 persen. Sementara, indeks literasi keuangan Indonesia naik 11,65 bps jika dibandingkan SNLIK sebelumnya 38,03 persen.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan hasil survei tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia, lebih banyak lagi jumlah masyarakat yang memahami dan mengenal produk jasa keuangan.
“Jadi, tiga dari lima orang yang menggunakan layanan keuangan itu telah mengerti tentang manfaat layanan tersebut atau sudah mendapatkan literasi,” katanya dalam puncak acara Bulan Inklusi Keuangan 2022 pada Sabtu 29 Oktober 2022 di Jakarta.
Meski begitu, setelah mendapatkan literasi dengan baik, ada tantangan ke depan yang mesti dihadapi.
“Saya melihat, tantangannya adalah bagaimana memberikan utilisasinya kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, setelah literasi keuangan naik, utilisasi yang ditawarkan berbagai produk jasa keuangan kepada masyarakat juga harus terus ditingkatkan. Jika tidak dilakukan, lanjutnya, maka literasi keuangan itu tidak akan optimal.
Oleh sebab itu, OJK gencar mendorong agar industri jasa keuangan memberikan utilisasi lebih kepada masyarakat. OJK juga menyasar pangsa pasar di luar kota besar dalam memberikan literasi keuangan.
“Kita perlu keluar dan jangkau daerah-daerah yang membutuhkan peningkatan literasi lebih baik,” katanya.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari mengatakan, OJK juga menyiapkan strategi agar terus meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, salah satunya lewat Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang digelar rutin setiap Oktober.
Pada Oktober tahun ini, kegiatan BIK 2022 digelar dengan tema Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat.
“Tahun ini kami ambil tema itu agar sektor jasa keuangan mampu mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong eksplorasi jumlah rekening hingga polis,” ujar Friderica.
Strategi lainnya yang dilakukan OJK dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan adalah kolaborasi antar pihak. Selain itu, penerapan teknologi informasi akan membantu percepatan inklusi keuangan secara menyeluruh di Indonesia.
Lalu bagaimana mengurangi korban investasi ilegal yang bertambah jumlah nya. Seperti diketahui, Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali menemukan 18 entitas investasi ilegal sepanjang September 2022. SWI kemudian memblokir situs, website, aplikasi, dan menyampaikan laporan keberadaan entitas investasi bodong itu ke Bareskrim Polri.
“Ke-18 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin dan telah dihentikan oleh SWI,” ujar Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing melalui keterangan tertulis pada Rabu, 5 Oktober 2022.
Temuan tersebut merupakan upaya pencegahan dan penanganan sebelum adanya pengaduan dari korban berdasarkan crawling data. Crawling data merupakan pemantauan aktivitas penawaran investasi yang sedang marak di masyarakat melalui media sosial, website, dan YouTube. Pemantauan itu dilakukan melalui big data center aplikasi waspada investasi.
Adapun 18 entitas investasi ilegal itu terdiri atas lima money game, empat entitas penawaran investasi tanpa izin, tiga entitas kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin, dua entitas penyelenggara robot trading tanpa izin, satu entitas melakukan securities crowd funding tanpa izin, dan tiga entitas lainnya.
