MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
Marketnews.id Pemerintah lebih fokus lagi dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Hal ini terlihat dari peningkatan belanja negara untuk bidang ini sebesar 15,9 persen jadi Rp723 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa APBN bekerja sangat keras untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Hal itu terlihat dari lonjakan belanja negara yang mencapai 15,9 persen menjadi Rp723 triliun hingga April 2021.
Menurutnya, dengan peningkatan belanja negara ini menjadi countercylical untuk pemulihan ekonomi nasional sekaligus mencegah dampak buruk dari Covid-19.
“Memang dilakukan sebesar mungkin front loading di kuartal I 2021 karena kasus covid sempat meningkat tajam maka dilakukan refocusing belanja kita dan diutamakan untuk penanganan Covid serta membantu UMKM ,” ujar Sri Mulyani, Selasa (25/5).
Mantan Petinggi World Bank ini menjabarkan, peningkatan belanja APBN hingga April 2021 salah satunya ditopang oleh kenaikan belanja barang di Kementerian/ Lembaga (K/L). Menurutnya belanja barang pemerintah pusat melesat hingga Rp98,7 triliun atau naik 87,1 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang hanya Rp52,8 triliun.
“Ini adalah suatu action pembalikan penggunaan APBN yang luar biasa drastis untuk segera mendukung pemulihan ekonomi padahal pada april tahun lalu justru mengalami kontraksi,” sambungnya.
Dijelaskan belanja barang di pemerintah pusat paling besar terjadi di Kementerian Kesehatan yang naik 474,9 persen dari Rp3,9 triliun pada April 2020 menjadi Rp22,2 triliun pada April 2021 (year on year / yoy). Kemudian di Kementerian Koperasi dan UKM naik 9.435,7 persen dari Rp900 miliar menjadi Rp10 triliun.
Lalu di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyay ( PUPR ) naik 201,9 persen dari Rp3,2 triliun menjadi Rp9,7 triliun. Di Kementerian Pertahanan naik 21,4 persen dari Rp6,2 triliun menjadi Rp7,5 persen.
Ditegaskan Sri Mulyani bahwa seluruh kenaikan belanja pemerintah tersebut adalah demi melindungi masyarakat dari dampak buruk Covid-19 sebab mayoritas ditransfer langsung ke pemerintah daerah atau dengan skema tunai. Namun begitu diakuinya bahwa masih ada beberapa pemerintah daerah yang belum mencairkan kepada masyarakat penerima.
” APBN kita bekerja sangat keras untuk melindungi masyarakat melindungi UMKM bahkan untik membiayai pasien Covid pemerintah langsung membayarkan sebesar Rp10,7 triliun dan untuk pengadaan vaksin semuanya mencapai Rp7,4 triliun,” pungkas Sri Mulyani.
