MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
Marketnews.id Jika mengacu pada UU No.2 tahun 2020 tentang Perpu No.1 tahun 2020, Pemerintah memiliki tiga tahun anggaran untuk membuka defisit APBN lebih dari tiga persen terhadap PDB. , pada 2022 mendatang merupakan tahun terakhir bagi pemerintah manfaatkan kebijakan pelebaran defisit.
Melihat fakta di atas, Badan Anggaran DPR berharap desain ekonomi makro yang dirancang Pemerintah bisa lebih efektif dan terukur hingga mampu menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan menjamin postur keuangan negara yang kredibel dan akuntabel.
Badan Anggaran (Banggar) DPR mengingatkan, Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun terakhir bagi pemerintah untuk memanfaatkan defisit fiskal di atas 3 persen, sehingga perumusan desain asumsi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM- PPKF ) 2022 harus sejalan dengan upaya memompa belanja yang diharapkan bisa menumbuhkan ekonomi.
Menurut Ketua Banggar DPR, MH Said Abdullah di Jakarta, Selasa (27/4), perekonomian nasional masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat. “Dalam ketidakpastian ekonomi di akibat kondisi pandemi Covid-19, pemerintah perlu membuat langkah taktis agar ekonomi segera berputar dan berbagai kebijakan harus diarahkan agar perekonomian bisa kembali bangkit dan pulih,” ucapnya.
Jika mengacu pada Undang Undang No.2 Tahun 2020 tentang Perppu No. 1 Tahun 2020, kata Said, pemerintah memiliki tiga Tahun Anggaran untuk membuka defisit APBN lebih dari 3 persen terhadap PDB. Sehingga, pada 2022 merupakan waktu terakhir bagi pemerintah memanfaatkan kebijakan pelebaran defisit.
Dengan demikian, Said berharap, desain ekonomi makro yang dirancang pemerintah bisa lebih efektif dan terukur, sehingga mampu menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan menjamin postur keuangan negara yang kredibel dan akuntabel. “Ini kesempatan terakhir untuk memompa belanja, agar menyumbang lebih besar kue pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih jauh Dia menambahkan, selain tantangan akibat kondisi pandemi Covid-19, pembangunan infrastruktur yang tidak tepat sasaran akibat tanpa didahului studi kelayakan yang memadai, justru bisa berpotensi menjadi beban keuangan negara.
Said menyatakan, sebaiknya pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendorong kebangkitan ekonomi di 2022. “Perlu mengupayakan exit strategy terhadap infrastruktur yang idle dan rendah visibilitasnya, agar memiliki nilai tambah ekonomi dan bukan menjadi beban ekonomi,” tutur Said.
Dia meminta agar pemerintah mengevaluasi proyek Bandara Kertajati, Kereta Bandara Soekarno-Hatta dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. “Saya juga menyoroti pembangunan Ibukota Negara (IKN). Hemat saya, selesaikan lebih dulu payung hukumnya. Belum ada Omnibus Law tentang IKN. Padahal ini payung hukum yang dibutuhkan untuk IKN, agar tidak menjadi masalah masalah hukum dan keuangan,” tegasnya.
Dengan demikian, lanjut Said, orientasi penyusunan KEM- PPKF 2022 harus menjawab kebutuhan atas masalah yang menganggu pemulihan ekonomi nasional. Dia menyampaikan, indikator ekonomi makro RAPBN 2022 untuk pertumbuhan ekonomi sekitar 5-5,5 persen, dengan asumsi baseline 2021 tercapai sebesar di atas 4 persen.
Sementara itu, tingkat inflasi diasumsikan sebesar 3 persen, nilai tukar rupiah sekitar Rp14.100-Rp14.600/USD, harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD60/barel, Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sekitar 6,29-8 persen.
Sedangkan asumsi di 2022 untuk lifting minyak bumi sebesar 775 ribu barel per hari dan lifting gas sebanyak 1,1 juta barel per hari.
Untuk indikator kesejahteraan di RAPBN 2022, kata Said, tingkat kemiskinan diperkirakan sekitar 9-9,5 persen, tingkat pengangguran sekitar 6,3-6,8 persen, Gini Ratio sebesar 0,375 poin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di posisi 71,91 poin dan Nilai Tukar Petani (NTP) di level 100,5 poin.
