Marketnews.id Upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional terus berlanjut. Bila sebelumnya pemerintah mengeluarkan stimulus buat usaha kecil dan menengah, termasuk buat perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. Kini giliran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mendapat suntikan dana segar buat bayar utang dan modal kerja.
Pemerintah menyusun rencana pemulihan ekonomi nasional, khususnya bagi badan usaha milik negara ( BUMN ), yang terdampak wabah virus korona (Covid-19).
Khusus untuk klaster BUMN , pemerintah menyiapkan dana stimulus fiskal sebesar Rp149,29 triliun, yang akan dikucurkan untuk 12 BUMN .
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan 12 BUMN yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah yaitu:
- PT PLN (Persero)
- PT Hutama Karya (Persero)
- Perum Bulog
- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA)
- PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- PT Perkebunan Nusantara ( PTPN )
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ( BPUI )
- PT Permodalan Nasional Madani (PMN)
- PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS)
- Perumnas
- PT Pertamina (Persero)
- Indonesia Tourism Development Corporation ( ITDC). Stimilus bagi BUMN ini, menurut Menkeu, terbagi dalam beberapa bentuk bantuan subsidi, kompensasi, penyertaan modal negara (PMN), dana talangan untuk modal kerja dan bantuan sosial (bansos) Rincian nominal bantuan dari pemerintah untuk mendukung BUMN tersebut berbeda-beda. Khusus BUMN dengan status perusahaan terbuka, yaitu GIAA akan mendapatkan dana talangan Rp8,5 triliun. Sedangkan KRAS menerima dukungan pendanaan yang juga berupa dana talangan untuk modal kerja sebesar Rp3 triliun. BUMN yang mendapat dukungan kompensasi yaitu PLN sebesar Rp38,25 triliun dan Pertamina sekitar Rp37,83 triliun. Dukungan bagi PLN dan Pertamina ini sebagai kompensasi karena tidak menaikkan harga sejak beberapa tahun, dan juga karena adanya kewajiban tidak menaikkan tarif karena wabah virus korona “Garuda (GIAA) kehilangan penerimaan karena Covid-19, Krakatau Steel (KRAS) juga demand -nya langsung merosot karena tidak ada order baru. Nah , ini yang nanti kemudian harus didukung agar bisa mendapatkan kelonggaran,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, di Jakarta, Senin (18/5) Selain itu, pemerintah juga akan mencadangkan anggaran sebesar Rp26,10 triliun untuk memberikan dukungan dalam bentuk lain bagi BUMN . Bentuk dukungan lain yaitu optimalisasi barang modal negara (BMN), pelunasan tagihan, loss limit penjaminan, penundaan dividen, penjaminan pemerintah dan juga pembayaran talangan tanah pada proyek strategis negara (PSN) “Contohnya untuk pelunasan tagihan kepada PT Kimia Farma Tbk (KAEF) sebesar Rp3 triliun, lalu dana talangan kepada BUMN yang mengerjakan proyek PSN seperti PT HK, WIKA (PT Wijaya Karya Tbk), PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Jasa Marga Persero Tbk (JSMR) sebesar Rp12,2 triliun,” katanya.