Home / Corporate Action / OJK Stop Ijin Fintech Baru

OJK Stop Ijin Fintech Baru

Marketnews.id Berkembang pesatnya industri finansial teknologi belakangan ini, membuat Otoritas harus bekerja keras dan hati hati. Saat ini sudah terdaftar sebanyak 164 entitas perusahaan fintech, sementara yang memiliki izin baru 25 perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan akan membatasi pemberian izin bagi perusahaan teknologi finansial  peer-to-peer atau tekfin P2P lending untuk memastikan peningkatan kualitas industri. 

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi menjelaskan saat ini terdapat 164 perusahaan tekfin yang telah terdaftar di otoritas. Sebanyak 25 perusahaan di antaranya telah mengantongi izin.


Riswinandi menjelaskan, pembatasan tekfin P2P lending yang beroperasi hanya sebanyak 164 entitas perusahaan guna memastikan kualitas. Apalagi perusahaan yang ada tidak dibatasi wilayah operasional sehingga mampu mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Pembatasan pemberian izin pun turut dilakukan oleh otoritas, meskipun industri tekfin P2P lending terus mencatatkan pertumbuhan yang moncer. OJK mencatat bahwa hingga Desember 2019, pinjaman yang disalurkan industri tekfin sejak awal telah mencapai Rp81,5 triliun, dengan outstanding sepanjang 2019 mencapai Rp13,16 triliun.

“Sementara itu kami hold, baru kami awasi, karena saat ini hanya 25 yang terdaftar. Jangan dinilai menghambat berusaha, ini temporary,” ujar Riswinandi pada Senin (24/2/2020) di Kantor OJK, Jakarta.

Menurutnya, otoritas dan pemerintah harus menyadari bahwa perlu terdapat infrastruktur yang mumpuni untuk mengawasi industri yang berbasis pada teknologi tersebut. Oleh karena itu, OJK bersama pelaku industri kini mengembangkan Fintech Data Center.

Langkah tersebut menjadi penting karena terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi otoritas dan pelaku industri, mulai dari penyalahgunaan data oleh oknum tertentu, hingga masih menjamurnya entitas-entitas tekfin P2P lending ilegal yang meresahkan.

“Isunya memang investasi dilakukan P2P belum daftar, banyak penyalahgunaan data. Ini bagian dari sosialisasi yang terus dilakukan,” ujarnya.

Check Also

BI Teken Kerjasama Dengan Otoritas Moneter Singapura Untuk Tangkal Money Laundry Dan Inovasi Pembayaran

Marketnews.id Kerjasama antara Bank Sentral Indonesia (BI) dan Monetery Authority of Singapore (MAS) semakin intens …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *