MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MatketNews.id-Ditunjuknya Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan kedua di Era Prabowo, direspon pelaku pasar dari netral hingga positif.
Dari sisi masyarakat, banyak yang terkejut atas pencopotan Purbaya yang populis dan terbuka terhadap masyarakat tentang sepakterjangnya dalam membersihkan Kementerian Keuangan khususnya Bea cukai dan Pajak. Ternyata, bawahan Purbaya Di Ke Menkue dan dunia usaha di luar lebih kuat. Dan akhirnya Purbayapun dilungsurkan.
Tantangan Menkeu baru menjaga kesinambungan fiskal, kualitas belanja, dan kredibilitas kebijakan.
Selain itu, penguatan penerimaan tanpa kenaikan tarif, perluasan basis pajak, dan pengawasan kepabeanan. Belum lagi soal membiayai agenda besar dengan ruang fiskal terbatas serta target perpajakan ambisius.
Penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) baru menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dinilai membawa kesinambungan kebijakan fiskal sekaligus tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara dorongan pertumbuhan, kebutuhan pembiayaan, dan kredibilitas fiskal.
Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI), Josua Pardede, menilai pergantian ini relatif menenangkan pasar karena Suahasil sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan dan memahami langsung proses penyusunan APBN.
“Secara umum, saya menilai penunjukan Suahasil cenderung positif dan relatif menenangkan dari sisi kesinambungan kebijakan,” ujar Josua saat dihubungi Ipotnews, Senin (14/9).
RAPBN 2027 sendiri dirancang dengan pendapatan Rp3.426 triliun, belanja Rp4.097,2 triliun, dan defisit 2,40 persen PDB. Dengan ruang fiskal yang terbatas, Suahasil harus memastikan setiap kebijakan tetap kredibel dan terukur.
Menurut Josua, keuntungan utama Suahasil adalah masa transisi yang kecil karena ia sudah terlibat dalam APBN 2026. Namun, tantangan terbesar adalah peran barunya sebagai pengambil keputusan utama.
“Ia harus mampu menjaga jarak yang sehat antara kebutuhan politik jangka pendek dengan kesehatan fiskal jangka menengah,” tegas Josua.
Arah kebijakan fiskal diperkirakan tidak berubah drastis, tetapi gaya kepemimpinan Suahasil kemungkinan lebih terstruktur, berhati-hati, dan berbasis kerangka kelembagaan. Fokusnya akan lebih pada kualitas belanja dan kesinambungan pembiayaan.
Kebijakan Purbaya Yudhi Sadewa yang perlu dilanjutkan mencakup penguatan penerimaan tanpa menaikkan tarif pajak, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, serta menutup kebocoran kepabeanan dan cukai.
RAPBN 2027 menargetkan penerimaan perpajakan Rp2.908 triliun atau tumbuh 10,5 persen.
Namun, beberapa pendekatan perlu dievaluasi. Josua menekankan perlunya kerangka kebijakan pajak yang lebih dapat diprediksi, bukan sekadar bergantung pada angka pertumbuhan jangka pendek.
“Kebijakan pajak harus ditentukan oleh kemampuan membayar, kesenjangan kepatuhan, dampak ekonomi, dan kebutuhan fiskal jangka menengah,” jelasnya.
Prioritas awal Suahasil adalah mengamankan penutupan APBN 2026 agar penerimaan tetap kuat dan belanja terkendali. Selain itu, ia perlu menguji kembali asumsi RAPBN 2027 yang menargetkan pertumbuhan 6 persen, sementara analisis independen memperkirakan lebih rendah.
Belanja negara juga harus dievaluasi berdasarkan hasil. Program yang berdampak besar terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat perlu dipertahankan, sementara kegiatan berbiaya tinggi dengan dampak rendah harus direalokasi.
Respons pasar terhadap Suahasil diperkirakan netral hingga positif, tetapi investor akan menunggu kepastian terkait defisit, penerbitan SBN, dan disiplin fiskal. RAPBN 2027 merencanakan penerbitan SBN neto Rp779,9 triliun, meningkat dari outlook 2026.
Langkah awal Suahasil sebaiknya menegaskan konsistensi kebijakan fiskal, menyampaikan skenario cadangan apabila pertumbuhan lebih rendah, serta menunjukkan strategi pengelolaan utang. Konsistensi komunikasi akan menjadi kunci menjaga kredibilitas fiskal.
Tantangan terbesar menuju 2027 adalah membiayai agenda pemerintah yang semakin besar dengan ruang fiskal terbatas. Selain itu, target perpajakan yang ambisius menuntut strategi memperluas basis pajak, menutup kebocoran, dan meningkatkan kualitas pelayanan tanpa mengandalkan kenaikan tarif.
“Menurut saya Suahasil harus menghindari jalan pintas berupa kenaikan tarif secara luas karena dapat menekan konsumsi dan investasi,” katanya.
