MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) turunkan peringkat obligasi berkelanjutan II Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II WIKA ke level gagal bayar (idD/idD(sy)).
Penurunan ini berkaitan dengan kondisi keuangan WIKA yang menunjukan tekanan signifikan, likuiditas melemah dengan ekuitas negatif Rp4,61 triliun per Maret 2026. Sementara penjualan ikut anjlok jadi Rp2,22 triliun dengan EBITDA negatif Rp345,1 miliar.
Pefindo menurunkan peringkat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), menjadi idD dari sebelumnya idCCC, serta menjadi idD(sy) dari idCCC(sy).
Penurunan pemeringkatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas penundaan pembayaran kupon oleh WIKA untuk masing-masing instrumen keuangan yang jatuh tempo pada 18 Agustus 2026.
Pada saat yang sama, PEFINDO mempertahankan peringkat idSD untuk peringkat korporasi, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III di idD(sy), dan peringkat idCCC untuk obligasi dan sukuk lainnya yang masih beredar.
Penurunan ini dilakukan setelah WIKA menunda pembayaran kupon atas instrumen keuangan yang jatuh tempo pada 18 Agustus 2026.
Di saat yang sama Pefindo mempertahankan peringkat idSD untuk korporasi, sukuk mudharabah berkelanjutan III di idD(sy) dan peringkat idCCC untuk obligasi dan sukuk lainnya yang beredar.
Pefindo menyatakan akan meninjau kembali peringkat apabila WIKA mampu menyelesaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo tersebut.
“Peringkat korporasi mencerminkan profil keuangan dan likuiditas WIKA yang lemah serta risiko dari ekspansi sebelumnya,” ujar Analis Pefindo, Agung Iskandar dalam laporannya, Rabu 19 Agustus 2026.
Kondisi keuangan WIKA menunjukkan tekanan signifikan. Hingga Maret 2026, total aset turun menjadiRp43,55 triliun dari Rp62,76 triliun pada 2023.
Ekuitas tercatat negatif Rp4,61 triliun menandakan defisit yang semakin dalam dibandingkan tahun sebelumnya. Penjualan anjlok drastis menjadi Rp2,22 triliun dari Rp22,39 triliun pada 2023.
EBITDA juga negatif Rp345,1 miliar, berbalik dari Rp1,27 triliun pada 2023. Kerugian bersih setelah kepentingan minoritas mencapai Rp1,14 triliun pada kuartal I 2026, melanjutkan tren rugi besar Rp9,71 triliun di 2025.
