MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id-Sepanjang Januari 2026, PTPP sudah meraih kontrak baru untuk pembangunan gedung dan proyek infrastruktur di Medan Dan Aceh dengan total proyek sebesar Rp 2,76 Triliun.
Dibanding tahun lalu, kontrak baru yang diraih alami peningkatan hingga 120,8 Persen. Proyek Pemerintah masih mendominasi pekerjaan yang dilakukan oleh PTPP termasuk daerah bencana Sumatera Di Medan dan Aceh.
PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mencatatkan perolehan kontrak baru senilai Rp2,76 triliun hingga Januari 2026. Angka ini melonjak 120,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menandai awal tahun yang positif bagi kinerja perseroan.
Kontrak baru tersebut didominasi proyek pemerintah sebesar 73,31 persen, disusul BUMN 25,20 persen dan swasta 1,49 persen.
Dari sisi lini bisnis, sektor gedung menyumbang kontribusi terbesar 43,28 persen, diikuti jalan dan jembatan 26,64 persen serta smelter dan pertambangan 25,20 persen.
Beberapa proyek strategis yang berhasil diraih antara lain pembangunan Gedung Kantor Pidum & Datum Kejaksaan Agung RI senilai Rp820,7 miliar. Proyek BRT Metropolitan Medan Rp538,5 miliar, penambangan bauksit Mempawah Rp478,6 miliar, serta proyek penanganan bencana di Aceh Rp341,7 miliar.
Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo menegaskan capaian ini menjadi fondasi optimisme bagi perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah Danantara Indonesia ini dalam menghadapi tahun 2026.
Pertumbuhan perolehan kontrak baru pada awal tahun ini menunjukkan momentum yang baik bagi PTPP untuk menjaga kinerja secara berkelanjutan sepanjang 2026.
“Perseroan akan tetap fokus pada eksekusi proyek secara tepat waktu, dengan standar kualitas terbaik serta penerapan zero accident,” ujar Joko dalam keterangannya, Jumat (27/2).
Dengan strategi selektivitas proyek dan penguatan manajemen operasional, PTPP optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan kinerja serta memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan sepanjang tahun.
“Kami memastikan setiap proyek dijalankan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), manajemen risiko yang prudent, serta mendukung pembangunan berkelanjutan,” katanya.
