MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id Kinerja Kementerian BUMN lewat Perusahan BUMN sepanjang tahun 2022 lalu cukup membesarkan hati dimana seteron dividen terus meningkat Jadi Rp 80,6 triliun di 2022 dan tahun depan diharapkan naik lagi jadi Rp85, 04 triliun. Disisi lain, perusahaan BUMN untuk tahun buku 2024, masih ada Enam BUMN yang masih akan menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp28,16 triliun.
Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan, sejumlah perusahaan pelat merah yang secara definitif akan menerima suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Berdasarkan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 serta rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Erick menyebut total PMN yang akan dikucurkan kepada perusahaan BUMN mencapai Rp 28,16 triliun.
“Pembagiannya kepada PT Hutama Karya sebesar Rp 18,6 triliun, Indonesia Financial Group (IFG) sebesar Rp 3,6 triliun, dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebesar Rp 6 triliun,” beber Erick dalam kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis 14 September 2023.
Khusus soal IFG, Erick menerangkan, PMN tersebut diperuntukkan guna menyelesaikan permasalahan aset Jiwasraya yang disita Kejaksaan Agung, sehingga dibutuhkan dana tunai untuk menukar aset tersebut.
Selain itu, hasil diskusi juga menetapkan akan mengalokasikan cadangan investasi sebesar Rp 12,8 triliun yang terdiri dari Rp 2 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI), Rp 1 triliun untuk real estat Indonesia (REI), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Rp 3 triliun, PT Industri Kereta Api (Inka) Rp 1 triliun, dan PT PLN sebesar Rp 5,8 triliun.
“Ini hasil sementara diskusi terakhir dan sepertinya akan disetujui. Tapi, mekanismenya seperti ini yang ditawarkan,” imbuh Erick.
Di samping PMN, Erick juga menyoroti soal proporsi antara dividen dan PMN yang seharusnya bisa seimbang. Ini sesuai dengan target awal sekaligus hasil diskusi antara Komisi VI dan Kementerian BUMN.
“Kalau semua ini berjalan baik, proporsi dividen 54 persen dibandingkan PMN 46 persen, kalau kita lihat dividen hasil diskusi dengan badan legislatif (baleg), dividen kami ditargetkan lebih tinggi lagi kalau sebelumnya Rp 80,6 triliun, sekarang jadi Rp 85,04 triliun,” tutur Erick.
Artinya, kata dia, ada peningkatan dari sisi target dividen yang ditugaskan kepada BUMN dan Kementerian BUMN sudah menyanggupi.
Peningkatan target dividen tersebut, Erick maknai sebagai prestasi luar biasa dari sinergi antara Komisi VI dan Kementerian BUMN.
“Kita detailkan juga mengenai kontribusi pajak yang terus konsisten. Lalu, kapitalisasi pasar emiten BUMN yang terus meningkat,” ujarnya.
Sekarang, Erick mengklaim, valuasi emiten-emiten BUMN di pasar modal mengalami peningkatan dari semula Rp 1.719 triliun menjadi Rp 2.200 triliun.
“Jadi, saya rasa kalau dulu pernah bahas antara utang BUMN Rp 16.000 triliun dibandingkan modal Rp 3.200 triliun, sekarang kapitalisasi pasar Rp 2.200 triliun, jauh lebih tinggi dari total utang Rp 1.600 triliun. Jadi, ini merupakan kondisi yang bisa saya yakinkan sehat,” tegas Erick.
