Marketnews.id Masih jadi pertanyaan, mengapa Pemerintah Daerah (Pemda) masih menahan dana yang disediakan oleh Pemerintah pusat buat pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial di daerah mereka masing-masing. Artinya, Pemda belum memanfaatkan dana tersebut secara optimal.
Apalagi provinsi sebesar Jawa Timur dengan jumlah penduduk terbesar masih menyimpan dana buat pemulihan yang terbesar dibanding propinsi lainya. Mungkinkah masyarakat Jawa Timur sudah tidak memerlukan dana tersebut dan perlu dialihkan ke Provinsi Riau misalnya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kembali menyoroti pemerintah daerah yang masih belum sigap dalam memanfaatkan anggaran pemulihan ekonomi di daerahnya. Pasalnya hingga April 2022 lalu jumlah saldo di perbankan yang mengendap masih mencapai Rp191,57 triliun.
Sri Mulyani mengatakan bahwa jumlah saldo di bank tersebut memang sudah menurun 5,33 persen apabila dibandingkan posisi Maret 2022 yang mencapai Rp202,35 triliun. Meski begitu dia meminta agar pemerintah dapat benar-benar mengoptimalkan penyerapan dana untuk pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial.
“Ini (dana di perbankan) kita harap bisa dipakai untuk bisa mengakselerasi pemulihan ekonomi di daerah,” ulasnya.
Dijelaskan Sri Mulyani bahwa Provinsi yang menjadi pemegang saldo terbesar dan masih mengendap di perbankan adalah Jawa Timur yang mencapai Rp24,17 triliun. Sedangkan provinsi terendah yaitu Riau dengan nilai saldo di perbankan mencapai Rp1,07 triliun.
“Pemerintah daerah sangat tergantung dari pemerintah pusat untuk melindungi masyarakatnya terutama untuk belanja subsidi dan perlindungan sosial, Jadi kami harap ini bisa di manfaatkan betul-betul untuk pemulihan ekonomi,” pungkas dia.
Fenomena ini sebenarnya sering terjadi dan sudah jadi kebiasaan Pemda untuk menghabiskan anggaran nya di akhir tahun. Disisi lain, ada juga faktor keterlambatan dana yang datang dari pusat.