MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
Marketnews.id Dunia film dalam beberapa dekade ini dapat dikatakan jalan di tempat atau mungkin mengalami kemunduran. Apalagi sejak pendemi Covid-19 produksi film nasional semakin berkurang bahkan semakin surut dengan adanya pembatasan pergerakan manusia dan ditutup nya bioskop untuk menghindari kerumunan. Melihat kecenderungan di atas, Pemerintah berencana merubah BUMN Produksi Film Negara (PFN) menjadi lembaga pembiayaan film bagi sineas serta industri film nasional.
Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno sepakat untuk mengubah BUMN Produksi Film Negara (PFN) menjadi lembaga pembiayaan film bagi sineas serta industri film nasional.
“PFN seperti yang sudah saya konsultasikan dengan bapak Menparekraf Sandiaga Uno sejak awal, PFN tidak boleh lagi sebagai pembuat film. Biarkan saja anak-anak muda Indonesia yang membuat film,” ujar Erick Thohir dalam seminar daring di Jakarta, Minggu, 29 Agustus 2021.
Menurut Menteri BUMN, salah satu masalah dalam industri perfilman adalah pendanaan.
“Maka dari itu kami sedang berupaya mencari model yang baik agar PFN menjadi lembaga pembiayaan film,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menparekraf Sandiaga Uno juga sepakat dengan rencana Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengubah PFN menjadi lembaga pembiayaan film.
“Bapak Menteri BUMN Erick Thohir menyebut PFN, saya sepakat sekali bahwa PFN itu positioning-nya adalah bukan PFN berkompetisi dengan pelaku industri perfilman, namun apa yang dibutuhkan terkait kehadiran pemerintah dalam sektor film adalah pembiayaan,” ujar Sandiaga.
Terkait rencana PFN menjadi lembaga pembiayaan film, Menparekraf mendukung kalau tahun depan dirinya berkolaborasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir.
“Kolaborasi tidak hanya terjadi di dunia usaha, kolaborasi juga bisa dilakukan di pemerintahan bahwa PFN kami kasih suatu keleluasaan untuk mengelola dana pembiayaan film misalnya Rp300 miliar untuk memberikan pendanaan kepada film-film yang memiliki potensi luar biasa,” ujar Sandiaga.
Sebelumnya Kementerian BUMN segera mengarahkan Perum Produksi Film Negara atau PFN sebagai lembaga keuangan perfilman atau film financing yang akan mendanai produksi film-film Indonesia.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa PFN ke depan juga akan banyak berubah. PFN bukan lagi bertarung dengan pembuat film, Kementerian BUMN malah mengarahkan PFN menjadi lembaga keuangan perfilman atau film financing.
Dengan demikian, menurut Arya, melalui perannya sebagai lembaga keuangan perfilman maka PFN ini akan mengarah dan masuk ke klaster jasa keuangan.
Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara PFN akan didorong menjadi BUMN yang berperan sebagai lembaga keuangan perfilman.
Dari rencana dua menteri di atas, ada kesan Pemerintah memaksakan diri agar lembaga PFN tetap eksis. Padahal, bila merubah fungsi PFN menjadi lembaga pembiayaan dibutuhkan tenaga ahli keuangan atau bankir. Fungsi tersebut jauh berbeda dengan pembuat film. Kenapa Pemerintah tidak menyerahkan soal pendanaan ini kepada perbankan.
