MarketNews.id– Upaya terdakwa Samin Tan untuk menghentikan proses persidangan kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) kandas.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menolak nota perlawanan yang diajukan pihak terdakwa.
Putusan sela tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Nyoto Hindaryanto dalam persidangan pada Kamis (19/11/2026). Dengan keputusan itu, perkara dugaan korupsi tambang batu bara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp17,7 triliun akan berlanjut ke tahap pembuktian.
“Mengadili, menyatakan perlawanan Advokat Terdakwa Samin Tan tersebut tidak dapat diterima,” kata Nyoto saat membacakan amar putusan sela.
Majelis hakim juga menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
Jaksa penuntut umum diperintahkan melanjutkan pemeriksaan dengan menghadirkan saksi pada sidang berikutnya yang dijadwalkan Rabu (25/11/2026).
“Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan,” ujar hakim.
Sebelumnya, Samin Tan didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pertambangan PT AKT.
Jaksa menyebut aktivitas penambangan, pengangkutan, hingga penjualan batu bara dilakukan secara ilegal di kawasan hutan wilayah tambang perusahaan tersebut.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan pada Kamis (5/11/2026), jaksa mengungkapkan aktivitas tersebut tetap berlangsung meskipun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT AKT telah diakhiri atau diterminasi.
Pengakhiran izin tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tertanggal Kamis, (19/10/ 2017).
Jaksa menyebut dugaan penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT berlangsung pada periode 2016 hingga 2025.
Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, nilai kerugian yang didakwakan mencapai Rp17.745.627.652.570,30.
“Merugikan keuangan negara sebesar Rp 17.745.627.652.570,30 sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2025,” ungkap jaksa.
Dalam dakwaan tersebut, Samin Tan disebut sebagai Pemilik Manfaat atau Beneficial Owner dari sembilan perusahaan induk di bidang pertambangan.
Jaksa menyatakan aktivitas penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara dari perusahaan-perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan hingga Rp17,7 triliun.
Selain itu, jaksa turut mengungkap adanya dugaan keuntungan yang diterima sejumlah pihak lain.
Sebanyak 13 pihak di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUKSO) atau Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung disebut memperoleh keuntungan sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara itu, Muhammad Juni Eka Wardhana selaku Komisaris Utama PT Cordelia Bara Utama disebut menerima keuntungan sebesar Rp170 miliar.
Jaksa menyatakan para pihak tersebut diduga turut serta melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.
Atas perkara tersebut, Samin Tan didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ia juga didakwa dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.***
MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal