MarketNews.id— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengakui ada satu perkara yang informasinya terkonfirmasi bocor setelah lembaga tersebut disebut menjadi target penyadapan ilegal mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Perkara yang dimaksud berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang yang melibatkan mantan pegawai KPK berinisial DIS.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, pada Senin, 16 November 2026.
KPK Akui Satu Perkara Terverifikasi Bocor
Taufik mengatakan KPK telah mengklarifikasi sejumlah informasi mengenai dugaan kebocoran kegiatan penindakan, mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan.
“Sampai saat ini pun, ya yang hanya bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang ya yang dilakukan oleh Saudara Dias, DIS ya,” kata Taufik.
Ia menjelaskan perkara tersebut masih dalam proses penyidikan dan mendekati tahap penyelesaian sebelum dilimpahkan ke persidangan.
Taufik juga menegaskan dugaan penyadapan terhadap KPK tidak berkaitan dengan isu kebocoran informasi dalam kegiatan OTT lembaga antirasuah.
“Untuk hal-hal yang terkait kebocoran-kebocoran di luar kegiatan yang dilakukan oleh APH lain itu tidak ada kaitannya dengan yang ada di kegiatan di KPK,” ujarnya.
KPK Disebut Masuk Daftar Target Penyadapan
Nama KPK muncul dalam daftar sasaran penyadapan yang dipaparkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat rapat dengan Komisi III DPR pada Kamis, 12 November 2026.
Dalam pemaparan tersebut, Suyudi menyebut dugaan penyadapan menyasar sejumlah pihak, termasuk Presiden, lingkar Istana, kementerian, lembaga, pejabat pemerintah, hingga anggota DPR.
Daftar lainnya mencakup gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.
Suyudi menegaskan daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak berarti pihak-pihak yang disebut terlibat tindak pidana.
KPK Pastikan Informasi Perkara Tetap dalam Ranah Internal
Kasus penyadapan ilegal tersebut menyeret empat tersangka, termasuk Listyo Sigit, berdasarkan perkembangan penyidikan yang dipaparkan kepolisian.
Dalam perkara itu, Listyo diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan, sekaligus menjadi penerima akhir hasil penyadapan atau end user.
KPK menyatakan informasi mengenai penanganan perkara yang menjadi kewenangannya tetap berada dalam ranah internal lembaga antirasuah.
Sementara itu, perkara dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang yang disebut Taufik sebagai satu-satunya kebocoran terverifikasi masih berproses menuju pelimpahan ke persidangan.
MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal