MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id-Defisit APBN Indonesia Di Kuartal I 2026 capai 0,93 persen terhadap PDB, alami kenaikkan 0,41 persen pada periode sama tahun lalu. Kenaikkan ini lantaran percepatan belanja Pemerintah yang mencapai Rp815 Triliun. Pemerintah menjamin defisit akan dipertahankan kurang dari 3 persen di 2026 tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kinerja keuangan Pemerintah sepanjang kuaryal pertama 2026 saat mempresentasikan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah di hadapan DPR RI, Senin 6 April 2026.
Menurut Purbaya, kenaikan defisit tersebut terutama disebabkan oleh kebijakan frontloading atau percepatan belanja pemerintah di awal tahun untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.
Belanja negara pada kuartal I 2026 tercatat mencapai Rp815 triliun, melonjak 31,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun, naik 10,5% dari kuartal I 2025.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit APBN sepanjang tahun 2026 di bawah batas legal 3% terhadap PDB.
“Kami sudah menghitung berbagai skenario, termasuk jika harga minyak dunia mencapai US$100 per barel, defisit masih dapat dikendalikan di kisaran 2,9%,” ujarnya.
Purbaya juga menyoroti tekanan eksternal akibat perang yang berlangsung di Timur Tengah (khususnya konflik terkait Iran), yang telah mengganggu pasokan dan mendorong harga minyak mentah global melonjak tajam. Meski demikian, pemerintah memutuskan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Kami masih memiliki cukup ruang anggaran untuk mempertahankan harga BBM subsidi saat ini demi menjaga daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sosial,” tambah Purbaya.
Untuk mengantisipasi lonjakan subsidi energi yang diperkirakan mencapai tambahan hingga Rp100 triliun, pemerintah sedang menyiapkan berbagai langkah efisiensi, antara lain pemangkasan belanja kementerian hingga 10%, penyesuaian distribusi program makan siang gratis, serta opsi pajak ekspor baru pada komoditas tertentu seperti batu bara.
Dengan strategi ini, pemerintah optimistis dapat menjaga disiplin fiskal sekaligus terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah gejolak global.
M Rizki A
