MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id-Rupiah dan Obligasi Pemerintah terus tertekan di tengah kekhawatiran atas arah kebijakan ekonomi Pemerintah Prabowo Subianto.
Respon cepat dan terkesan reaktif terhadap kritik MSCI dan Moody’s justru dinilai menambah ketidakpastian.
Pelaku pasar menilai stabilitas dan konsistensi kebijakan lebih dibutuhkan ketimbang dorongan pertumbuhan jangka pendek.
Mashab ekonomi Purbaya sebagai Menteri Keuangan mulai diuji, oleh pihak asing.
Investor lokal yang belakangan ini sudah mengimbangi dominasi investor asing tampaknya perlu action lebih untuk menunjukkan pasar modal Indonesia memiliki basis investor lokal yang kuat.
Otoritas keuangan Indonesia dinilai belum mampu menghentikan perlahan-lahan memudarnya kepercayaan di pasar keuangan. Bahkan, sejumlah respons kebijakan terbaru justru disebut menambah kegelisahan investor.
Rupiah, mata uang ekonomi terbesar di Asia Tenggara, bertahan di dekat level terendah sepanjang sejarah sejak Presiden Prabowo Subianto menunjuk keponakannya sebagai deputi gubernur bank sentral bulan lalu.
Penunjukan tersebut, disertai janji reformasi setelah penurunan outlook oleh Moody’s dan kritik terhadap mekanisme perdagangan saham oleh MSCI , belum cukup meyakinkan pelaku pasar.
Indeks saham utama Indonesia memang telah bangkit dari posisi terendahnya, namun masih turun lebih dari tiga persen sepanjang 2026, menjadikannya salah satu yang terburuk di kawasan.
Lelang obligasi pemerintah pekan lalu juga mencatat permintaan yang lemah. Kondisi ini menggarisbawahi risiko yang dihadapi pemerintah: jika kepercayaan investor tak pulih, biaya pendanaan untuk membiayai agenda belanja ekspansif akan semakin mahal dan membebani fiskal negara.
Fauzan Luthsa, penasihat di Ormit Kelola Nusantara, menilai kebijakan yang bersifat ad-hoc justru menyulitkan pasar dalam melakukan penilaian risiko. “Kebijakan yang reaktif dan terus berubah-ubah adalah risiko terbesar karena membuat pasar sulit menentukan harga yang wajar,” ujarnya.
Pasar Butuh Kepastian, Bukan Sekadar Pertumbuhan
Sejak awal, investor asing telah berhati-hati terhadap agenda pemerintahan Prabowo yang mengusung peran besar negara, termasuk program makan gratis dan pembangunan perumahan.
Sejak pemilu 2024, rupiah telah melemah sekitar 7 persen.
Ketika MSCI memperingatkan potensi penurunan status pasar Indonesia menjadi frontier market bulan lalu, lima pejabat tinggi bursa dan regulator mengundurkan diri dalam satu hari.
Pengganti sementara mereka mengusulkan reformasi terkait aturan free float dan keterbukaan kepemilikan saham guna memulihkan kepercayaan MSCI . Langkah ini diapresiasi sejumlah investor domestik, termasuk Danantara dan dana pensiun besar.
Namun, kecepatan dan cara penyampaian kebijakan tersebut–serta pemberian sanksi mendadak kepada sejumlah pihak yang dituduh melakukan manipulasi saham–memicu kekhawatiran akan perubahan mendadak di masa depan.
Muhammad Rizal Taufikurahman dari Institute for Development of Economics and Finance menilai, pasar tidak sedang menuntut kebijakan pro-pertumbuhan dalam jangka pendek.
“Yang dibutuhkan pasar adalah prediktabilitas agar risiko bisa dihitung,” katanya. Bukti pemulihan, lanjutnya, bukan sekadar pernyataan kebijakan, melainkan rekam jejak dua hingga tiga kuartal tanpa kejutan regulasi.
Pasar Obligasi Jadi Penentu
Pergerakan rupiah dan imbal hasil obligasi pemerintah akan menjadi tolok ukur utama. Keduanya saat ini berada di bawah tekanan dan berpotensi bergerak cepat jika kepercayaan terus menurun.
Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun berada di kisaran 6,458 persen, naik 34 basis poin sejak awal tahun. Sementara rupiah berada di sekitar 16.825 per dolar AS dan berisiko memasuki wilayah baru jika menembus 17.000 per dolar.
Muhammad Wafi dari Korea Investment & Sekuritas Indonesia memperingatkan, jika investor asing melakukan aksi jual agresif di pasar obligasi, tekanan terhadap rupiah akan semakin dalam. “Pasar saham pada dasarnya turunan dari stabilitas makro. Jika pasar obligasi bergejolak, saham pasti akan ikut tertekan,” ujarnya.
Pasar juga meragukan efektivitas program makan gratis senilai US$20 miliar yang dikhawatirkan mengganggu disiplin fiskal. Sejumlah kebijakan lain, seperti pemangkasan kuota tambang, penyitaan lahan, dan pembekuan izin perusahaan turut memperkeruh sentimen.
Alessia Berardi dari Amundi Investment Institute menekankan bahwa yang paling penting bagi pasar adalah perilaku yang bisa diamati: komunikasi kebijakan, kerangka kebijakan yang jelas, dan tindakan konkret.
Jika pemerintah memberi sinyal toleransi terhadap inflasi lebih tinggi atau terlalu sering menggunakan bank sentral untuk mendukung pembiayaan fiskal, premi risiko akan meningkat.
Meski kenaikan imbal hasil saat ini belum mencerminkan krisis dan bahkan bisa menarik sebagian investor, arus modal asing masih cenderung keluar.
Sejumlah investor global pun memilih menunggu.
James Athey, manajer dana pendapatan tetap di Marlborough, mengatakan untuk sementara menunda rencana menambah eksposur ke Indonesia.
“Serangkaian langkah terbaru membuat Indonesia sulit untuk dinilai secara wajar. Untuk saat ini, saya memilih menepi,” ujarnya. (Reuters)
