MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id- Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengkritik praktik perbankan syariah beberapa waktu lalu, menjadi perbincangan hangat di kalangan kaum ekonom.
Namun, kritik Purbaya soal biaya perbankan syariah di Indonesia justru cenderung lebih mahal dibandingkan perbankan konvensional, belum benar-benar membuat kegaduhan ditengah masyarakat.
Ahli Keuangan Syariah, Jamil Abbas justru merespons positif pernyataan Menkeu Purbaya tersebut. Ia menilai kritik tersebut sebagai pengingat agar semua pihak dapat mengkaji kembali keuangan syariah.
Jamil juga menjelaskan, bahwa tidak ada dasar dalam fokus keuangan syariah yang menetapkan bahwa harus lebih murah daripada perbankan konvensional.
“Tidak ada dalil yang menyatakan keuangan syariah itu harus murah tapi harus adil, jadi yang paling penting bukan mahal atau murah tapi adilnya, kan tidak berarti barang murah pasti lebih baik ya.” katanya saat dihubungi media, Minggu, 22 Februari 2026.
Namun, ia menekankan bahwa unsur keadilan dalam keuangan syariah juga perlu diteliti terutama oleh para akademisi yang kredibel, apakah unsur keadilan terpenuhi atau tidak.
“Mahal murah menurut saya nomor dua, tapi adil impact manfaat itu yang perlu dipastikan” sebutnya.
“Jadi saya merespons pernyataan Pak Purbaya itu momen supaya berbagai pihak terutama yang pro terhadap keuangan syariah juga mengkaji kembali, inikan reminder ya, dari seorang tokoh, saya juga tidak bilang pendapat Pak Purbaya itu benar atau salah, tapi ini sebuah reminder untuk kita mereview kembali pelaksanaan keuangan syariah saat ini.” sambungnya.
Ahli keuangan syariah itu juga mengaku heran dengan klaim “mahal” dari berbagai pihak terhadap keuangan syariah, yang secara umum digambarkannya merujuk pada harga pembiayaan atau kredit.
“Justru yang saya herannya berbagai pihak sering komplain tentang keuangan syariah mahal. Padahal, mereka harus ingat dong, perbankan itukan posisinya intermediari, kok saya heran semuanya berpendapat harus murah, harus murah. Bagaimana dengan nasib para penabung dan deposan, kan harus adil” bebernya.
Menurutnya, jika tekanan harus murah terus berlanjut, hal itu akan berdampak pada nasib para penabung dan deposan yang harus menerima bagi hasil yang minim.
“Kalo seandainya tekanan terus murah, terus murah, berarti penabung, deposan harus bersedia bagi hasil sangat rendah, padahal bisa jadi penerima pembiayaan pengusaha besar, untung besar terus para deposan dapatnya kecil apakah itu baik?” kata Jamil.
Jamil, kembali menegaskan bahwa kritik Menkeu Purbaya sebagai pengingat untuk perbankan syariah agar dapat berbenah diri untuk menjadi lebih baik kedepannya.
“Saya saat ini memandangnya lebih kearah reminder untuk kita terus mengkaji supaya hari esok lebih baik.” ujarnya.
Kendati demikian, Jamil kembali menekankan keutamaan keadilan yang diterapkan dalam perbankan atau keuangan syariah, bukan soal “yang penting murah”.
Menurutnya, keuangan syariah akan sangat berhati-hati dalam mengambil langkah untuk menurunkan biaya layanan yang dianggap mahal oleh berbagai pihak.
“Cara [Perbankan Syariah] memurahkannya harus hati-hati karna jangan sampai yang penting murah, yang penting murah yang jadi korban adalah para deposan, para penabung yang juga rakyat biasa, contohnya para pensiunan yang berharap bisa hidup tenang dari bagi hasil deposito jadi makin turun teruskan” imbuhnya.
Ia juga menyerukan agar semua pihak untuk sepakat mengutamakan keadilan, bukannya mengutamakan mahal murah. Jamil berpandangan bahwa semua pihak harus fair dalam membandingkan sebuah persoalan, terutama tentang syariah dan konvensional.
“Mahal-murah itu komparasinya harus tepat, misalnya ibarat mobil pada saat membandingkan Toyota sama Mitsubishi jangan bandingin Avanza sama Pajero itu nggak fair dong, kalo bandingin Pajero sama Fortuner gitu ya, ini juga saat menyatakan barang mahal atau murah komparasinya tepat atau tidak.” jelasnya.
Ia menilai, dalam hal ini ada unsur efisiensi karena ukuran, merujuk pada urutan Bank Syariah terbesar di Indonesia yang berada pada urutan ke 6, sementara 5 besar lainnya adalah Bank Konvensional.
“Nggak fair membandingkan urutan nomor sekian dengan nomor satunya, jadi membandingkan dengan setara” pungkas Jamil Abbas saat dihubungi media.
