MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id-ECPAT Indonesia berkolaborasi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI) Didukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta sekretariat ASEAN gelar konferensi ASEAN tentang Pencegahan dan Respon terhadap penyalahgunaan Penyedia jasa keuangan dalam Eksploitasi Seksual Anak.
Menurut Laporan Financial Intelligence Alliance, Eksploitasi Seksual pada Anak (ESA) dimungkinkan karena adanya transaksi finansial antara pelaku dan korban, antara pelaku dan fasilitator/mucikari atau antara pelaku dan pemasok (pembelian konten-konten materi kekerasan/eksploitasi seksual anak).
Transaksi-transaksi ini terjadi karena adanya kemudahan dalam pemanfaatan teknologi finansial yang saat ini banyak dikembangkan oleh jasa penyedia keuangan di ranah global. Diperlukan kecerdasan finansial dalam mendeteksi dan menghentikan eksploitasi seksual terhadap anak pada sektor keuangan.
Kejahatan eksploitasi seksual anak, termasuk perdagangan anak untuk tujuan seksual, diketahui menghasilkan keuntungan yang cukup besar.
International Labour Organization memperkirakan totalnya keuntungan yang diperoleh dari penggunaan kerja paksa, termasuk eksploitasi seksual adalah sebesar USD 150,2 miliar per tahun.
Menurut ILO, total keuntungan tahunan berada pada batasnya tertinggi di Asia (USD 51,8 miliar) dan negara maju (USD 46,9 miliar) pada tahun 2014.
Penyebabnya adalah tingginya jumlah korban di Asia dan besarnya keuntungan per korban di negara maju.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya transaksi keuangan sebesar Rp 114 miliar terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pornografi anak di tahun 2022, yang mana kedua kejahatan termasuk ke dalam bentuk kejahatan eksploitasi seksual anak.
Pelacakan PPATK tersebut berhasil diungkap melalui aktivitas transaksi perbankan. PPATK menyatakan banyak pelaku pornografi anak menggunakan dompet digital/e-wallet untuk pembayaran konten.
Para pelaku dari eksploitasi seksual anak ini bukan hanya berasal dari wilayah Indonesia saja, namun juga berasal dari luar negeri, mereka mencari konten-konten eksploitasi seksual anak di Indonesia dan melakukan pembayaran dengan menggunakan bank-bank dan penyedia jasa keuangan lainnya yang bisa mereka gunakan untuk mengirimkan uang tersebut.
Konferensi ASEAN juga mendapat dukungan dari lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian pada perlindungan seperti Yayasan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA), OUR Rescue Indonesia dan Yayasan Kasih Yang Utama (YKYU).
Ketua Kelompok Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Natsir Kongah mengatakan pihaknya menjadikan upaya menangani kejahatan eksploitasi seksual anak sebagai salah satu prioritas utama.
“Hal ini tercermin dari terbangunnya kerja sama erat antara PPATK dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman serta perjanjian kerja sama di antara kedua lembaga untuk memerangi kejahatan seksual anak,” kata Natsir pada Konferensi ASEAN tentang Pencegahan dan Respon terhadap Penyalahgunaan Penyedia Jasa Keuangan dalam Eksploitasi Seksual Anak yang berlangsung di Bali.
Menurutnya, upaya PPATK untuk memerangi kejahatan eksploitasi seksual anak tidak hanya di dalam lingkup domestik, namun juga regional yang meliputi wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, hingga Pasifik.
Data Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang terkait dengan kejahatan eksploitasi seksual anak, kata dia, mencapai 44 LTKM selama periode 2014-2024. Temuan aktivitas perdagangan orang di Indonesia pada 2022, termasuk eksploitasi seksual anak, mencatat perputaran uang sebesar Rp114 miliar.
