MarketNews.id Dalam tiga bulan pertama 2023, realisasi belanja negara dalam APBN sudah lebih dari 15 persen dari target. Posisi ini bisa jadi sinyal perekonomian terus bergerak dimana belanja negara telah dikeluarkan dan direalisasikan. Dalam kuartal kedua tahun ini diharapkan realisasi semakin besar hingga perekonomian diharapkan tumbuh lewat proyek proyek pemerintah dan swasta.
Realisasi belanja negara dalam APBN telah mencapai Rp347,3 triliun hingga posisi Maret 2023.
“Kinerja APBN pada Maret 2023 belanja negara Rp347,3 triliun, ini artinya pemerintah pusat sudah membelanjakan, angka ini 15,5 persen dari APBN ,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA secara virtual, Senin 17 April 2023.
Realisasi itu terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 166,9 triliun atau 16,7 persen dari target APBN . Dana itu digunakan untuk penyaluran bantuan BOS, penyaluran PKH dan Kartu JKN, bantuan bencana, pembangunan bendungan, pembangunan jaringan irigasi, pengadaan peralatan/mesin, pemeliharaan jalan dan operasional K/L.
“Selain itu juga digunakan dalam belanja non K/L Rp180,3 triliun atau 14,5 persen dari APBN , utamanya digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, dan penyaluran subsidi,” ujar Sri Mulyani.
Adapun distribusi belanja pemerintah pusat sebesar Rp347,3 triliun digunakan untuk berbagai macam program, di antaranya paling besar untuk pembayaran pensiun dan jaminan sosial pegawai sebanyak 41,5 persen atau Rp144,3 triliun.
Kemudian, 39,2 persen digunakan untuk program manfaat ke masyarakat sebesar Rp136,3 triliun.
Program kepada masyarakat ini di antaranya untuk sektor pendidikan, sektor kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan bencana dan pelayanan publik seperti infrastruktur hingga bantuan pertanian.
“39,2 persen bantuan langsung, artinya APBN mengeluarkan uang diterima manfaatnya oleh masyarakat dalam bentuk program perlindungan sosial, sembako bantuan membayar jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin. Dan program yang dinikmati oleh murid sekolah di Indonesia sekolah negeri maupun madrasah. Termasuk mereka yang menerima beasiswa anak-anak sekolah dari SD SMP SMA, sampai kuliah dengan kartu Indonesia Pintar,” jelas Sri Mulyani.
Sisanya, sebanyak 19,2 persen digunakan untuk program dukungan manajemen operasional pemerintah Rp 66,7 triliun. Program itu terdiri dari penyaluran gaji dan tunjangan kepada PNS/TNI/Polri, tunjangan kinerja, operasional kantor, pemeliharaan BMN, dan perjalanan dinas.