MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
Marketnews.id Merujuk hasil laporan S&P Global, Pemerintah optimistik sektor industri manufaktur Indonesia masih akan terus ekspansi dengan laju lebih cepat.
Pemerintah menyatakan, bahwa sektor industri manufaktur Indonesia masih terus bergeliat seiring dengan permintaan baru di pasar yang juga kian meningkat.
Hal ini ditunjukkan oleh hasil survei S&P Global melalui data Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada April 2022 yang berada di level 51,9 atau naik dibanding bulan Maret yang mencapai posisi 51,3.
PMI manufaktur Indonesia pada April mampu melewati PMI manufaktur China (46,0), Rusia (48,2), Malaysia (51,6), Taiwan (51,7), dan Vietnam (51,7).
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan dengan merujuk pada hasil laporan S&P Global itu, dia meyakini sektor industri manufaktur di Indonesia masih akan terus ekspansi dengan laju lebih cepat. Hal ini menandakan akselerasi perbaikan pada kondisi ekonomi telah terjadi.
“Bersama dengan penguatan terhadap kontribusi ekspor, peningkatan PMI manufaktur ini juga kami yakini dapat mendukung solidnya kinerja pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II tahun 2022,” kata Agus dalam keterangannya, Jumat 6 Mei 2022.
Menurutnya, hasil dari PMI ini mewakili perbaikan kondisi bisnis seluruh sektor manufaktur di Indonesia selama delapan bulan berturut-turut, dengan tingkat perbaikannya yang tercepat sejak bulan Januari lalu.
Bahkan, secara umum, para pelaku usaha industri manufaktur di Indonesia masih optimistik dengan laju ekspansi pada periode selanjutnya. Hal ini ditopang pula dengan penguatan konsumsi masyarakat serta permintaan ekspor, yang diharapkan tetap berada pada tren positif dalam beberapa waktu ke depan.
“Keberlanjutan pada peningkatkan kapasitas produksi di sektor industri manufaktur diharapkan dapat terus terjaga, karena didukung oleh penguatan permintaan pada bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri yang sejalan dengan kebijakan cuti bersama dan mudik lebaran,” papar Agus.
Menperin menambahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, belanja barang modal dan jasa harus diarahkan kepada produk dalam negeri. Potensi belanja barang dan modal serta jasa di pemerintah pusat sebesar Rp526 triliun, sedangkan di pemerintah daerah Rp535 triliun.
“Artinya, total lebih dari Rp1.000 triliun. Sedangkan, anggaran di BUMN Rp420 triliun. Semua angka itu sangat besar sekali, yang perlu dipacu untuk pembelian produk-produk dalam negeri sehingga industri kita dapat tumbuh dan berkembang. Jadi, jangan lagi hilangkan atau kurangi sebanyak-banyaknya untuk pembelian produk impor,” paparnya.
