MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
Marketnews.id Untuk tahun 2022 mendatang, Pemerintah berencana menarik utang dengan porsi 80 persen dari domestik atau berdenominasi rupiah. Sisanya sekitar 20 persen dalam bentuk valuta asing. Pola seperti ini diambil agar tidak terjadi crowding out effect dengan tetap memperhatikan cost of Fund yang menarik buat Investor.
Kementerian Keuangan menegaskan akan terus mengoptimalkan penerbitan surat berharga negara (SBN)B domestik sebagai sumber pembiayaan utang pada APBN 2022. Strategi utang 2022 memprioritaskan penerbitan SBN di pasar domestik, sedangkan sumber utang luar negeri dimanfaatkan sebagai pelengkap.
“Hal itu untuk menghindari crowding out effect dengan tetap memperhatikan cost of fund yang menarik,” kata Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJJPR Kemenkeu, Riko Amir dalam media briefing Strategi Pembiayaan APBN 2022 secara virtual, Senin, 13 Desember 2021.
Riko menjelaskan, sumber pembiayaan utang biasanya berasal dari domestik dan valuta asing. Menurutnya, pemerintah berencana menarik utang dengan porsi sekitar 80% dari domestik atau berdenominasi rupiah pada tahun depan.
“Sumber pembiayaannya adalah dari domestik dengan kisaran 80% sampai 82%, dan valuta asing 18% sampai 20%,” ujar Riko.
Riko menyatakan, penerbitan SBN bruto dapat dilakukan melalui lelang dan nonlelang. Menurutnya, penerbitan SUN akan berkisar 69% sampai 72% sedangkan SBSN 28%-31%.
Lebih jauh Riko menjelaskan, penerbitan SBN pada tahun ini mulai menunjukkan penurunan walaupun outlook-nya akan meningkat. Adapun pada 2022, dia berharap penerbitan SBN dapat menurun.
“Dengan penambahan pemanfaatan Silpa, implementasi UU HPP, diharapkan dapat menurunkan defisit dan target penerbitan SBN sehingga outlook 2022 dapat di bawah dari angka [yang direncanakan],” jelas Riko.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah dan DPR dalam UU APBN 2022 menyepakati pendapatan negara ditargetkan senilai Rp1.846,1 triliun, sementara belanjanya Rp2.714,1 triliun.
Dengan angka tersebut, defisit APBN 2022 direncanakan senilai Rp868,0 triliun atau 4,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pembiayaan anggaran yang senilai Rp868,0 triliun terdiri atas pembiayaan utang Rp973,5 triliun, pembiayaan investasi negatif Rp182,3 triliun, pemberian pinjaman Rp585,4 triliun, kewajiban penjaminan negatif Rp1,12 triliun, dan pembiayaan lainnya Rp77,3 triliun, pungkas Riko.
