MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
Marketnews.id Ekonomi digital diramalkan akan merajai transaksi keuangan dalam beberapa tahun ke depan. Bahkan Kementerian Perdagangan RI memperkirakan ekonomi digital akan tumbuh delapan kali lipat pada 2030 jadi Rp4.500 triliun. Upaya menyambut perkembangan finansial teknologi ini (Fintek) tentunya harus disambut dengan meleknya masyarakat akan literasi keuangan dan inklusi keuangan.
Wakil Presiden, K.H. Ma’ruf Amin meminta seluruh pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan asosiasi-asosiasi untuk berperan aktif dalam membantu terciptanya kebijakan yang afirmatif demi mendorong inklusi keuangan.
Dengan begitu diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan fintech (financial technology) sementara di sisi lain juga meningkatkan literasi keuangan digital.
Menurut Ma’ruf Amin, upaya-upaya ini tidak lain untuk menyambut perkembangan fintech di masa depan. Berdasarkan proyeksi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) di tahun 2030 mendatang sektor keuangan digital akan tumbuh delapan kali lipat dari sekitar Rp
600 triliun menjadi Rp4.500 triliun.
“Kita ingin bersama-sama memajukan industri ekonomi dan keuangan digital yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Ma’ruf Amin dalam keterangannya, Senin, 13 Desember 2021.
Berdasarkan data OJK pada 2019 Indeks Literasi Keuangan baru mencapai 30,03 persen dan Indeks Inklusi Keuangan 76,19 persen. Angka ini berbanding jauh dari Singapura di angka 98 persen, Malaysia 85 persen dan Thailand 82 persen.
Tingkat inklusi tinggi dengan literasi rendah menunjukkan potensi risiko yang begitu tinggi. Karena, meski masyarakat memiliki akses keuangan, sebenarnya mereka tidak memahami fungsi dan risikonya.
“Peningkatan literasi menjadi kunci agar tingkat inklusi yang sudah terjadi bisa berdampak lebih produktif dengan risiko minim. Inilah yang jadi pekerjaan kita bersama, antara pemerintah dan asosiasi,” ungkapnya.
Sementara itu Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti mengungkapkan, pihaknya telah bersinergi dengan pemerintah serta para pelaku usaha mendorong upaya digitalisasi UMKM secara end-to-end di berbagai aspek.
Antara lain dari sisi produksi untuk meningkatkan produktivitas, memperluas akses pemasaran melalui onboarding, dan memanfaatkan transaksi pembayaran digital untuk menciptakan UMKM yang berdaya saing dan berkelas. Melalui QRIS (QR Indonesian Standard) saat ini telah mencapai 13,4 juta merchant di seluruh Indonesia dimana 95 persennya merupakan UMKM .
“Bank Indonesia juga telah menyusun kerangka kerja Kebijakan Pengembangan UMKM BI yang bertujuan mendorong UMKM Indonesia agar memiliki daya saing, salah satunya adalah melalui program UMKM go digital.
Selain itu, Bank Indonesia juga telah memiliki beberapa detail program digitalisasi UMKM yang disusun secara end-to-end untuk mengakselerasi inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia ( BSPI ),” pungkas Destry.
