MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
Marketnews.id Setelah 22 tahun berlalu, ternyata masih ada obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih belum melunasi kewajibannya ke Pemerintah. Seperti diketahui, BLBI adalah bantuan likuiditas dari Bank Indonesia buat bank yang di ‘Rush’ oleh nasabahnya akibat krisis kepercayaan terhadap bank pada tahun 1998. Bantuan ini ternyata di salah gunakan oleh pemilik bank buat kepentingan usahanya sendiri. Akibatnya, bank colaps dan tidak sedikit bank harus ditutup oleh pemerintah.
Pemerintah menegaskan, akan menggunakan seluruh kemampuan dan kewenangan yang dimiliki untuk memaksimalkan penagihan kewajiban para obligor atau pemilik bank dan debitur yang menerima dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) 22 tahun silam.
Pemerintah akan terus mengejar para penikmat dana itu agar bisa membayarkan kewajibannya kepada negara karena selama ini pemerintah menalangi dana yang seharusnya menjadi kewajiban mereka.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai Kementerian dan Lembaga untuk bisa mengusut tuntas dimana keberadaan para obligor atau debitur penikmat dana BLBI . Bahkan Satgas BLBI yang dibentuk akan terus mencari aset-aset berharga milik mereka untuk disita agar ada kompensasi yang setimpal bagi negara.
“Kalo mereka punya aset, maka kita akan melihat apakah sertifikat udah bener dan sebagainya termasuk nanti kita akan cek apakah yang bersangkutan punya account di bank. Jadi kami akan gunakan semua kewenangan negara untuk melihat posisi para debitur atau obligor,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Jumat, 27 Agustus 2021.
Dikatakan bahwa aset-aset yang saat ini sudah berhasil disita negara, masih perlu identifikasi lebih jauh apakah aset tersebut sebelumnya menjadi jaminan saat melakukan pencarian pinjaman 22 tahun lalu.
Satgas akan melakukan pengkajian lebih mendalam agar memiliki dasar dan data yang kuat agar hak tagih negara kepada para penikmat dana BLBI ini bisa segera terselesaikan.
“Masing – masing obligor dan debitur akan bicara dengan satgas BLBI untuk bagaimana settlement kewajiban ke negara bisa disepakati,” ujar Sri.
Lebih jauh Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kini menguasai salah satu fisik dan aset negara milik esk debitor, yaitu PT Lippo Karawaci Tbk. Nilainya mencapai Rp5 triliun.
Dia menuturkan Satgas BLBI terus mencoba mendapatkan aset dari obligor atau debitur yang selama ini tidak dikuasai negara. Setelah diambil alih, aset tersebut akan diselesaikan, dan dipulihkan kembali sebagai salah satu bentuk kompensasi BLBI yang sudah dibayarkan 22 tahun yang lalu. Lahan dari Lippo Karawaci tersebut sudah diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
Berdasarkan catatan, aset milik Lippo Karawaci yang dikuasai Satgas BLBI seluas 251.992 meter persegi. Jika dikalikan dengan harga tanah senilai Rp20 juta per m2, maka total nilai aset yang dikuasai negara mencapai Rp5,04 triliun.
Sri menjelaskan bahwa pemerintah telah menanggung utang pokok dan bunga atas BLBI. Pada krisis keuangan 22 tahun yang lalu. Kala itu, perbankan mengalami kesulitan akibat krisis moneter yang melanda Indonesia. Peristiwa tersebut membuat pemerintah harus melakukan penjaminan kepada seluruh perbankan di Indonesia. Maka, Bank Indonesia (BI) menggelontorkan bantuan likuiditas untuk bank yang mengalami kesulitan.
Bantuan itu dibiayai dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah yang sampai sekarang masih dipegang oleh BI. Itu sebabnya, kata Sri Mulyani, dana yang mencapai Rp110 triliun ini harus segera dilunasi oleh debitur maupun obligor.
Harapannya, mereka segera memenuhi panggilan untuk menyelesaikan tanggungan yang sudah lebih dari dua dekade ini. Sri berjanji akan menghubungi para debitur dan obligor termasuk hingga keturunannya.
