MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
Marketnews.id Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan tantangan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 masih sangat tinggi pada tahun depan yang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun domestik.
“Ini menjadi tantangan 2022 di mana kita perlu mengakselerasi pemulihan ekonomi sekaligus kesehatan APBN yang sudah bekerja sangat keras dalam dua tahun berturut-turut untuk menghadapi pandemi,” katanya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan berbagai risiko pandemi tersebut akan mempengaruhi upaya pemulihan ekonomi pada tahun ini dan tahun depan yang dilandasi oleh faktor eksternal maupun domestik.
Faktor eksternal meliputi perubahan kebijakan fiskal moneter di negara maju yang pasti menimbulkan spillover khususnya Amerika Serikat baik dalam bentuk inflasi dan suku bunga global yang berujung pada volatilitas nilai tukar serta capital flow.
Sementara untuk faktor domestik, Sri Mulyani mengatakan pemulihan ekonomi Indonesia masih belum merata baik antar sektor maupun antar daerah.
Oleh sebab itu, Menkeu menegaskan sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi suatu keharusan dalam rangka menangkal potensi-potensi risiko yang ada.
Ia memastikan pemerintah pusat akan menggunakan kebijakan dari sisi APBN secara berimbang, terukur dan terarah dengan azas kehati-hatian sedangkan pemerintah daerah melalui APBD diminta turut berpartisipasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pemerintah masih mengandalkan utang untuk menutup defisit. Sri Mulyani memperkirakan defisit APBN akan berada di 3% terhadap Produk Domestik Bruto pada tahun 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji utang akan dijaga pengelolaannya. “Kebijakan pembiayaan 2022, meskipun relatif lebih kecil dari total defisit (2021) dan utang terhadap PDN, kita harus tetap hati-hati,” kata Sri Mulyani.
Dalam paparannya, Sri Mulyani mengatakan tahun 2022 menjadi fondasi untuk mengembalikan defisit APBN paling tinggi 3% dari PDB.
Ada lima kebijakan arah kebijakan pembiayaan APBN . Antara lain :
- Mendorong pembiayaan inovatif (Penguatan peran BUMB , BLU, SWF dan SMV serta mendorong skema KPBU lebih masif.
- Menjaga efektivitas pembiayaan investasi antar lain melalui pemberian PMN secara selektif
- Meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM , UMI dan perumahaan MBR
- Mendukung pendalaman pasar dan efisiensi cost of borrowing.
- Pembiayaan investasi untuk mengakselerasi penguatan kualitas daya saing SDM serta peningkatan ekspor.
” UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah, akan diprioritaskan dalam shock seperti ini,” ujar Sri Mulyani.
