MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan bahwa Bitcoin bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. BI berharap masyarakat Indonesia tidak terpancing untuk menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia.
Bank Indonesia (BI) menegaskan larangan bitcoin (cryptocurrency) sebagai alat pembayaran. Kata BI, mata uang yang sah dan diakui konstitusi sesuai UUD45 adalah rupiah. Sehingga peredaran bitcoin yang nilainya dianggap semakin tinggi ini dinyatakan tidak sah oleh BI.
Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan, bahwa pihaknya sudah berkali-kali menginformasikan bahwa bitcoin tidak bisa dijadikan sebagai alat pembayaran. Sebagai warga negara yang baik seharusnya masyarakat tidak mudah terpancing untuk bertransaksi dengan bitcoin meski oleh sebagian pihak menyatakan nilainya semakin meningkat.
“Sesuai UUD45 di Indonesian hanya satu mata uang yang sah, pembayaran harus menggunakan rupiah mau bentuk koin atau kertas. Bitcoin bukan alat pembayaran yang sah,” kata Perry dalam keterangannya pada acara CNBC Outlook Economic 2021 secara virtual, Kamis (25/2).
Dijelaskan Perry, bahwa saat ini BI bersama dengan bank sentral lain di berbagai negara tengah menyusun aturan atau ketentuan tentang uang digital. Nantinya akan ada naungan yang jelas terkait dengan peredaran uang secara digital.
“Kami dalam proses merumuskan center bank digital currency, nanti akan kita terbitkan dan akan kita edarkan ke bank atau fintech secara whole sale atau ritel. Kami kerja sama juga dengan bank sentral lain untuk menyusun center bank digital currency,” pungkasnya.
