MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
Marketnews.id Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan membantah posisi Indonesia sebagai 10 negara terbesar utangnya. Dasarnya, karena negara besar tidak dimasukan dalam daftar tersebut.
Laporan Bank Dunia berjudul International Debt Statistics (IDS) 2021 pada 12 Oktober 2020, menempatkan Indonesia dalam deretan 10 besar negara dengan tingkat utang tertinggi.
Menanggapi laporan tersebut, Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa, pemeringkatan tersebut tidak menyertakan utang negara-negara maju. Selain itu, hampir 90 persen utang luar negeri (ULN) didominasi utang jangka panjang yang dikelola secara hati-hati dan terukur.
Rahayu Puspasari, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu mengatakan bahwa laporan Bank Dunia itu berisi data dan analisis posisi utang negara di dunia. Dalam salah satu bagian laporan tersebut menampilkan perbandingan beberapa negara berpendapatan kecil dan menengah dengan ULN terbesar, termasuk Indonesia.
Namun demikian, laporan perbandingan ULN itu tidak menyertakan negara-negara maju, hanya menampilkan utang negara-negara dengan kategori berpendapatan kecil dan menengah.
“(Dengan begitu) terlihat bahwa posisi Indonesia, masuk dalam golongan 10 negara dengan ULN terbesar. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 88,8 persen dari total ULN. Pemerintah mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian ( prudent ) dan terukur (akuntabel),” kata Rahayu dalam pernyataan resminya, Rabu (14/10).
Pada paparan perbandingan tersebut, terlihat bahwa utang Indonesia di antara negara-negara tersebut terhitung besar karena ekonomi Indonesia masuk dalam kelompok negara G-20 pada urutan ke-16. Dengan ekonomi yang besar, utang pemerintah (tanpa BUMN dan swasta) relatif rendah, yakni 29,8 persen di Desember 2019.
Merujuk pada publikasi bersama Kemenkeu dan BI, yaitu Statistik Utang LN Indonesia (SULNI), utang LN Indonesia terdiri dari ULN pemerintah pusat, BUMN dan swasta.
Posisi ULN pemerintah pusat hingga Desember 2019 sebesar USD199,88 miliar atau hanya 49 persen dari total ULN Indonesia. Perlu diketahui bahwa data publikasi IDS Bank Dunia didasarkan pada data SULNI tersebut.
“Pemerintah berulang kali menjelaskan bahwa data ULN dalam SULNI dimaksud tidak hanya terdiri dari ULN pemerintah, namun termasuk data ULN BI, BUMN , dan swasta,” sambungnya.
