MarketNews.id- Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menyita 44 aset berupa tanah dan bangunan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembiayaan fiktif oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Total nilai aset yang disita tersebut ditaksir mencapai Rp286,27 miliar. Penyitaan dilakukan terkait pemberian pembiayaan kepada PT Duta Sarana Technology (DST) dan PT Maxima Inti Finance (MIF).
Kabag Ops Kortas Tipidkor Polri, Kombes Yusuf Afandi dalam keterangan resminya pada Jumat, (13/11/2026) mengatakan penyidik melakukan penyitaan sejak pekan lalu hingga Kamis (12/11/2026).
“Kortastipidkor Polri telah menyita 44 objek berupa tanah dan bangunan dengan total nilai sekitar Rp 286,27 miliar,” ujarnya.
Yusuf merinci, tiga aset tanah disita di Palembang dengan nilai sekitar Rp3,93 miliar. Kemudian, enam aset tanah dan bangunan di Prabumulih senilai Rp7,08 miliar.
Sementara itu, sebanyak 29 aset lainnya berada di Kabupaten Ogan Ilir dengan nilai sekitar Rp13,25 miliar. Enam objek lainnya berada di Jakarta Selatan, Bener Meriah, Tangerang dan Depok,” tuturnya.
Yusuf menjelaskan, penyitaan dilakukan untuk mengamankan aset selama proses hukum berlangsung.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi pembiayaan fiktif LPEI.
Meski demikian, proses pemulihan kerugian negara nantinya akan mengikuti putusan pengadilan.
Sebelumnya, Kortas Tipidkor Polri mengungkap kasus dugaan korupsi pembiayaan fiktif yang melibatkan LPEI dengan nilai kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp727,9 miliar.
Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri, Brigjen Totok Suharyanto, menjelaskan perkara tersebut berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT Duta Sarana Technology dan PT Maxima Inti Finance pada periode 2012 hingga 2016.
Dalam penyidikan perkara ini, polisi telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.
Lima di antaranya merupakan pihak internal LPEI, sedangkan satu tersangka lainnya berasal dari PT Maxima Inti Finance.
Lima tersangka dari internal LPEI masing-masing berinisial FH, NH, DSD, IS, dan AS.
FH merupakan relationship manager Divisi Pembiayaan UKM LPEI periode 2011-2018. NH menjabat Kepala Departemen Pembiayaan UKM LPEI periode 2012-2018.
Selanjutnya, DSD merupakan Kepala Divisi Pembiayaan, IS menjabat Direktur Pelaksana 3 LPEI periode 2013-2016, sedangkan AS merupakan Direktur Pelaksana 4 LPEI.
Sementara itu, satu tersangka lainnya berinisial DN merupakan Direktur Utama PT Maxima Inti Finance periode 2014-2022.
Berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang diterima penyidik pada 10 November 2025, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai 43.617.739 dollar AS atau setara Rp727.949.531.492.
MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal